Singhu, India, Aktual.com – Ratusan petani di India kembali berunjuk rasa, Selasa (26/1), menentang reformasi agraria yang diluncurkan oleh pemerintah.
Massa aksi menerobos pagar kawat besi dan bentrok dengan anggota kepolisian di ibu kota India New Delhi. Sejumlah polisi menembakkan gas air mata tidak lama setelah rombongan traktor mulai masuk dari pinggiran kota Delhi.
Para petani yang marah dan kecewa terhadap undang-undang agraria baru telah berkemah di luar kota New Delhi selama hampir dua bulan. Undang-Undang Agraria yang baru itu, menurut para petani, hanya akan menguntungkan perusahaan swasta besar.
Aksi protes itu jadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh Perdana Menteri India Narendra Modi sejak ia menjabat pada 2014.
“Modi akan mendengar kami sekarang, dia harus mendengar kami sekarang,” kata salah satu petani asal Punjab, Sukhdev Singh, 55. Seruan itu disampaikan saat ia merobohkan pagar kawat berduri.
Sukhdev merupakan satu dari ratusan demonstran yang memisahkan diri dari rute utama konvoi pengemudi traktor ke New Delhi. Pemerintah India akan menggelar parade militer hari lahirnya republik di New Delhi dalam waktu dekat.
Massa mengambil alih alat-alat penderek dan menggunakan tali untuk merobohkan penghalang jalan yang dipasang beberapa mil dari rute protes. Sejumlah saksi mengatakan aksi itu menyebabkan massa bentrok dengan polisi. Namun, polisi yang kalah jumlah pun akhirnya membiarkan massa lewat.
Reuters belum dapat menghubungi kepolisian untuk diminta tanggapan.
Terkait insiden itu, koordinator unjuk rasa, Samyukt Kisan Morcha mengatakan hanya satu kelompok yang keluar dari rute aksi yang telah diizinkan oleh kepolisian.
“Seluruh aksi dilakukan di rute yang telah ditentukan oleh kepolisian… kecuali satu grup massa aksi,” kata koalisi yang menaungi serikat petani melalui pernyataan tertulis.
Sebelumnya puluhan ribu massa mengemudikan traktor-traktornya masuk kota untuk memprotes undang-undang agraria yang baru.
Sektor pertanian mempekerjakan kurang lebih separuh dari 1,3 miliar total populasi di India. Aksi unjuk rasa yang melibatkan 150 juta pemilik lahan itu membuat pemerintah khawatir.
Pemerintah dan serikat petani telah bertemu sebanyak sembilan kali, tetapi tidak juga menghentikan aksi protes. Para pemimpin kelompok petani menolak tawaran pemerintah yang ingin menunda implementasi undang-undang baru sampai 18 bulan. Petani mendesak pemerintah mencabut undang-undang baru tersebut.
“Organisasi petani memiliki massa pendukung yang kuat,” kata seorang pengamat dari Observer Research Foundation, Ambar Kumar Ghosh.
“Mereka punya sumber daya untuk memobilisasi dukungan dan melanjutkan demonstrasi dalam waktu yang panjang. Mereka juga berhasil menjaga aksi protes tetap terarah,” kata Ghosh.
Aksi protes itu dapat mengancam acara parade militer yang digelar demi memperingati pengesahan konstitusi India pada 1950.
“Mereka dapat memilih hari lain selain 26 Januari tetapi mereka memilih hari itu sekarang,” kata Menteri Pertanian India Narendra Singh Tomar, Senin.
“Demonstrasi yang damai tanpa ada insiden akan jadi perhatian para petani dan polisi,” kata dia.
Sumber: Reuters (Antara)
Artikel ini ditulis oleh:
Warto'i
