Jakarta, Aktual.co — Sejumlah peraturan yang dikeluarkan oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan dianggap masih ada yang berbenturan dengan kebiasaan nelayan. Bahkan ada sejumlah kebijakan yang justru merugikan dan menyusahlan para nelayan dalam melakukan aktifitasnya.
Bambang Harjo, anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Gerindra, mengatakan bahwa perlu adanya evaluasi ulang terhadap kebijakan yang diambil oleh menteri susi selama ini.
“Harusnya dalam mengambil kebijakan harus ada kesepakatan terlebih dahulu dengan stakeholder yang ada. Presiden Jokowi harus ganti menteri Susi karena sudah terbukti menyusahkan para nelayan,” tandas Bambang dalam siaran persnya di Jakarta, Selasa (10/03).
Bambang menyontohkan, kebijakan yang harus dievaluasi itu diantaranya penangkapan ikan dengan menggunakan jaring yang dilarang, segala transitment di larang serta perusakan lingkungan akibat kebijakan penembakan kapal yang berdampak pada ekosistem laut.
“Menteri susi harus bisa menerima masukan dari para nelayan agar kedepan kebijakan yang diambil bisa berguna untuk meningkatkan jumlah tangkap ikan oleh nelayan bukan malah membuat susah nelayan, ” ujar Bambang.
Bambang juga menilai janji pemerintah Jokowi yang akan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim hanya sebatas slogan. Sebab, kebijakan yang diambil justru menyusahkan para nelayan kita selama ini.
“Perlu ada bukti untuk mewujudkan ini kedepannya bukan hanya janji saja,” tutupnya.
Artikel ini ditulis oleh:
