Jakarta, Aktual.com – Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim menyatakan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) perlu untuk menggelar pertemuan rutin dengan kalangan pembudidaya guna mewujudkan Lombok sebagai pusat budidaya berkelas dunia.
Abdul Halim, ketika dihubungi Antara di Jakarta, Jumat, menyatakan bahwa dialog yang telah dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dengan pembudidaya lobster di Lombok durasinya dinilai sangat pendek dan tidak bisa menggambarkan kompleksitas problem dan tantangan yang dihadapi.
“Tindak lanjut dari pertemuan tersebut adalah pentingnya pertemuan reguler antara pemerintah pusat, pemda, dan pembudidaya serta nelayan lobster untuk menyusun roadmap menjadikan Lombok sebagai pusat budidaya lobster,” katanya.
Menurut dia, pertemuan rutin tersebut sangat penting pula guna menjadi kerangka dasar bagi peta jalan yang harus dibuat dalam rangka mewujudkan Lobster sebagai pusat budidaya.
Ia berpendapat bahwa kesuksesan pencapaian tujuan tersebut tergantung kepada peta jalan yang dibuat KKP serta penyusunannya yang disusun secara sinergis dan tidak sepihak.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan ingin menjadikan Lombok, Nusa Tenggara Barat, sebagai pusat budi daya lobster sehingga ke depan tidak hanya menjadi contoh secara nasional tetapi bisa juga menjadi rujukan negara lain.
“Saya ingin menjadikan Lombok sebagai pusat budi daya lobster. Bahkan sampai kelas dunia. Semangatnya harus begitu,” ujar Sakti Wahyu Trenggono dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu.
Menteri Kelautan dan Perikanan juga telah melakukan dialog dengan penangkap benur dan pembudi daya lobster di berbagai sentra budi daya lobster, termasuk meninjau langsung keramba jaring apung milik masyarakat.
Untuk mendukung produktivitas budi daya lobster dalam negeri, ujar dia, proses birokrasi perizinan budi daya akan dipermudah.
Kementerian Kelautan dan Perikanan, lanjutnya, juga akan memberikan bantuan sarana dan prasarana, pendampingan bagi para pembudi daya, hingga menyiapkan pasar.
Menteri Trenggono menegaskan komitmennya dalam memerangi penyelundupan benur ke luar negeri, serta mengajak para penangkap benur untuk tidak menjual benur kepada oknum-oknum yang terlibat dalam perdagangan ilegal.
“Benur kekayaan bangsa ini. Kalau ada yang mau ekspor benur untuk memperkaya orang luar negeri, saya lawan. Tapi kalau untuk budi daya di sini, saya dukung sampai mati,” tegasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Arie Saputra
