Jakarta, Aktual.co — Kemenetrian Koordinator Bidang Kemaritiman meminta Badan Pengkaji dan Penerapan Tekhnologi (BPPT) untuk mengkaji ulang pembangunan pelabuhan Cilamaya di Jawa Barat. Hal itu dilakukan Pemerintah guna menengahi perbedaan pendapat antara PT Pertamina (Persero) dan Kementerian Perhubungan terkait pembangunan pelabuhan itu.
“(Laporan Bappenas) bagus hasilnya, tapi ada BPPT yang kita minta kaji lagi,” kata Menko Maritim, Indroyono Soesilo di Jakarta, ditulis, Senin (9/3).
Pertamina sendiri hingga saat ini masih bersikeras menolak pembangunan pelabuhan Cilamaya yang diusung oleh Kementerian Perhubungan itu. Direktur Utama Pertamina, Dwi Soetjipto mengungkapkan selain ada beberapa kajian tersebut, dirinya menginginkan ada pembahasan bersama antara Pemerintah dengan perusahaannya. ”Jalan terbaik duduk kemudian melihat kepentingan ONWJ yang dibutuhkan negeri ini, dan infrastruktur, bagaimana dua ini disinergikan,” kata Dwi.
Seperti diketahui, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan jika pembangunan pelabuhan Cilamaya mengganggu pipa milik PT Pertamina, maka solusinya adalah dengan menggeser lokasi pembangunan pelabuhan. Namun, Pertamina mengaku meskipun digeser pembangunan Pelabuhan Cilamaya masih akan tetap merugikan perseroan.
“Itu tidak signifikan, karena untuk jalur pelayaran, 2,9 km itu masih sempit. Kapal untuk bermanuver perlu jarak 0,5 km-1 km,” tegas VP Cooporate Communication Pertamina Ali Mudakir pada pekan lalu.
Ia menjelaskan, dalam kawasan tersebut terdapat pipa minyak dan gas dasar laut milik PHE ONWJ dan anjungan minyak yang jumlahnya mencapai 200 unit. “Kalau kapal itu nyenggol fler-nya, itu bisa terbakar. Kalau tersenggol satu pipa, semua pipa akan terpengaruh,” kata dia.
Pertamina juga terancam mengalami kerugian akibat kehilangan pendapatan sebesar US$ 12,3 miliar atau sekitar Rp 147,6 triliun jika blok migas ini terganggu.
Artikel ini ditulis oleh:
