Jakarta, Aktual.co — Kisruh APBD DKI 2015 antara Pemprov DKI Jakarta dengan DPRD DKI Jakarta, disebut-sebut ikut mempengaruhi kondisi ekonomi di tingkat nasional.
Pengamat Ekonomi, Ichsanudin Noorsy menilai, kericuhan yang dipertontokan oleh eksekutif (Pemprov DKI) dan Legislatif (DPRD DKI) punya andil besar dalam memperburuk situasi ekonomi nasional.
Noorsy mencatat, setidaknya ada tiga alasan kenapa konflik di Pemerintahan Jakarta bisa mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia yang mengalami tren menurun.
“DKI barometer itu satu. Kedua DKI adalah satu-satunya pemerinah provinsi yang anggarannya luar biasa besarnya dibanding APBD lain,” kata Noorsy di kawasan Cikini Jakarta Pusat, Sabtu (7/3).
Dalam rancangan APBD DKI Jakarta 2015, disepakati bahwa angka APBD DKI mencapai angka Rp73 Triliun. Sehingga, kata Noorsy, cukup berasalan jika DKI ikut berkontribusi penting dalam perekonomian nasional.
“Ketiga, DKI langsung menempel sama pusat dan posisi Ahok adalah orang yang pernah jadi wakilnya Joko Widodo,” ungkapnya.
Dari alasan di atas, masyarakat bisa menilai kemana arah kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama selama ini. Seperti diketahui, Rupiah terus melemah terhadap Dolar dalam beberapa hari.
Terakhir, nilai tukar rupaih terhadap Dolar Amerika sudah menembus angka Rp13.000. Belum lagi harga kebutuhan pokok seperti beras yang terus melambung.
Artikel ini ditulis oleh:
