Jakarta, aktual.com – Pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar Suparji Ahmad, menilai tidak memiliki justifikasi langkah Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyurati Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar menarik Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri kembali ke institusi kepolisian. Sebab, langkah itu tak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan.
Suparji mengatakan, perundang-undangan telah mengatur perihal pemberhentian pimpinan lembaga yang berkantor di Kuningan, Jakarta Selatan, tersebut.
“Semuanya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 32 Undang-undang KPK,” kata Suparji saat dihubungi di Jakarta, Rabu (26/5/2021).
Menurut dia, Pasal 32 UU KPK itu menyebutkan bahwa pimpinan KPK dapat diberhentikan apabila yang bersangkutan meninggal dunia, berakhir masa jabatan, melakukan perbuatan tercela, menjadi terdakwa tindak pidana kejahatan, atau berhalangan tetap.
“Oleh karenanya, jika pemberhentian pimpinan KPK dengan pola menarik dari KPK, dalam hal ini sesuai latar belakang misalnya sebagai Polri, kemudian ditarik Kapolri, secara prosedural tidak sesuai dengan pasal 32 tadi,” jelas Suparji.
Dengan kata lain, sambung Suparji, ada hal yang perlu diperhatikan. “Tidak semata-mata komitmen memberantas korupsi, tetapi juga harus sesuai prosedur yang benar,” pungkas dia.
Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengirimkan surat permohonan kepada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo agar memberhentikan Ketua KPK Komjen Pol Firli Bahuri sebagai anggota Polri.
Hal itu disampaikan ICW mewakili Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Korupsi.
“Dasar kami datang ke sini karena dalam pengamatan kami belakangan ini ada serangkaian kontroversi yang dia (Firli) ciptakan sehingga tindakan-tindakan itu meruntuhkan citra Polri di mata publik,” kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (25/5/2021).
Artikel ini ditulis oleh:
Zaenal Arifin
