Jakarta, Aktual.co —Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan panggil Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan panitia lelang pengadaan UPS (Uninterruptable Power Supply).
Menyusul temuan hasil penyelidikan mereka, bahwa mayoritas sekolah yang dapat UPS ternyata tak pernah usulkan pengadaan barang itu.
“Kami terus kembangkan penyelidikan ini. Kami juga akan berkordinasi dengan pihak kepolisian,” ujar dia, saat dihubungi, Jumat (6/3).
Kata Bonny, dari 49 sekolah yang dapat UPS senilai total Rp300 miliar, baru 25 unit yang sudah diaudit. Alias masih ada 24 unit yang belum digarap. Unit yang sudah diaudit yakni di sekolah menengah di wilayah Jakarta Barat.
Meski begitu, Bonny menampik sudah melaporkan dugaan penyelewengan di pengadaan UPS yang tengah ditangani Polda Metro Jaya. Dia sendiri mengaku kaget Polda Metro sudah memanggil beberapa saksi. “Lihat saja hasil pemeriksaan mereka, sepertinya akan terus berlanjut pemeriksaannya. Tapi bukan kami yang melaporkan.”
Artikel ini ditulis oleh:
