Jakarta, Aktual.co — Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diminta berhati-hati dalam menyikapi putusan Mahkamah Partai Golkar (MPG).
Hal ini dikarenakan tak ada ketegasan dalam putusan dari MPG.
“Kalau saya memandang MPG tak tegas, siapa yang seharusnya sah jadi pengurus harusnya sudah ditegaskan,” kata Pengamat Politik Idil Akbar, Jumat (6/3).
Oleh karena itu, jika kemenkumham tak berhati-hati, maka bisa menjadi bumerang bagi kemenkumham sendiri.
“Saya kira kemenkumham belajar dari PPP, gimana PPP belum islah. Pengadilan masih berproses tapi sudah mengesahkan,” ujar Idil.
Kemenkumham akan membuka ruang konflik baru dengan perpol jika langsung mengesahkan salah satu kubu pengurus Golkar. Dimana, kemenkumham akan disebut tak independen, dan bernuansa politis.
“Muladi (MPG) memutuskan kedua kubu islah atau pengadilan. Kalau dasarnya salah satu pihak menyatakan kubu yang sah, itu yang menurut saya menjadi bumerang.”
Artikel ini ditulis oleh:
