Jakarta, Aktual.co —Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ternyata sengaja memerintahkan bawahannya, yakni para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar tidak memasukkan hasil pembahasan APBD DKI 2015 dengan DPRD DKI.
Temuan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD DKI, Abraham Lunggana (Lulung), usai rapat mediasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Ahok ternyata meminta agar SKPD tidak menginput hasil pembahasan dewan dan pemerintah yang sudah dibahas dalam rapat dengan komisi yang ditetapkan di paripurna,” kata Lulung di Kemendagri, Kamis (5/3).
Sambung Lulung, apa yang dilakukan Ahok kepada bawahannya itu jelas menunjukkan adanya pelanggaran Undang-Undang. Karena menyusun APBD tanpa melibatkan legislatif.
“Hari ini terlihat jelas bahwa UPS itu memang tidak diinput karena di bawah ancaman (Ahok). Hasil pembahasan dewan sama eksekutif diintervensi Ahok. Tadi tuh ditemuin Ahok instruksikan ‘jangan diinput’, UU dilanggar itu,” ujar politisi PPP itu.
Dengan sikap Ahok yang seperti itu, ujar Lulung, berarti draf APBD yang diserahkan Pemprov DKI ke Kemendagri tidak bisa dibenarkan.
Diketahui, upaya mediasi yang dilakukan Kemendagri hari ini untuk meredam kisruh antara Pemprov-DPRD DKI terkait RAPBD DKI 2015, justru berakhir kisruh.
Meski rapat digelar tertutup, namun awak media di luar ruang mediasi bisa mendengar sayup-sayup teriakan di dalam. Menandakan panasnya pertemuan. Benar saja, sekitar pukul 11.20Wib, pintu ruangan terbuka dan para anggota DPRD berhamburan keluar. Anehnya, saat dilongok ke dalam ruang, Ahok, Wagub Djarot, Sekda Saefullah raib.
Artikel ini ditulis oleh:
