Jakarta, Aktual.co — Direktur Pusat Studi Sosial dan Politik Indonesia, Ubedilah Badrun, meyakini bahwa KPK-Polri merupakan alat politik rezim penguasa.
“Oleh karena itu jika kemudian ada analisis yang menghubungkan KPK-Polri dengan mafia migas dan dominasi asing, saya bisa membenarkan,” kata Ubed, kamis (5/3).
Menurutnya, tak ada satu gejala politik atau gejala konflik dilapisan elit yang menjadi gejala tunggal. Artinya, pasti ada kaitan dengan persoalan lain, misalnya soal migas.
“Gejala politik selalu gejala kompleks yang tak bisa dipahami sebagai fenomena tunggal,” ujar Ubed.
Dirinya membenarkan bahwa relasi di elit politik bukan relasi yang satu arah, melainkan banyak arah, termasuk kaitannya dengan perusahaan migas.
Sebelumnya, mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas, mengatakan bahwa dibalik konflik KPK-Polri ada oknum pebisnis busuk di sektor migas.
“Konflik itu seolah-olah terjadi antara KPK dan Polri, sengaja diciptakan oleh pebisnis-pebisnis busuk migas. Mereka tidak suka dengan tindak tanduk KPK dan Polri,” ujar Busyro.
Artikel ini ditulis oleh:
