Jakarta, Aktual.co — Jakarta, Aktual.co — Dirut PT Pelabuhan Indonesia III Djarwo Surjanto mengatakan, kerja sama dengan PT Garuda Indonesia merupakan bentuk sinergi BUMN yang strategis.
“Sinergi BUMN antara Pelindo III dengan Garuda Indonesia ini merupakan langkah strategis guna mengoptimalkan pemanfaatan potensi bisnis keduanya dengan prinsip saling menguntungkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (4/3).
Pada Selasa (3/3), Pelindo III dan Garuda menandatangani nota kesepahaman korporasi untuk meningkatkan sinergi kedua BUMN, serta mendukung kelancaran kegiatan bisnis Pelindo III yang menangani kepelabuhanan dengan wilayah meliputi tujuh provinsi di Indonesia.
Pelindo III mengelola 43 pelabuhan di Indonesia dan mulai melebarkan bisnis usaha lainnya seperti perkapalan, energi, logistik, dan properti. Menurut Djarwo, dukungan penyediaan jasa transportasi udara dari Garuda akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja perseroan tersebut.
Sementara itu Direktur Utama Garuda Indonesia M Arif Wibowo mengatakan, melalui kerja sama tersebut, Garuda akan menjadi maskapai resmi bagi perjalanan dinas guna menunjang kelancaran operasional seluruh pegawai Pelindo III serta anak perusahaan dan afiliasinya. “Kerja sama ini juga akan membantu program efisiensi Pelindo III secara jangka panjang mengingat melalui kerjasama ini Garuda akan memberikan potongan harga khusus dan layanan prioritas lainnya bagi seluruh pegawai Pelindo III dan afiliasinya serta keluarga,” katanya.
Selain itu, sinergi antarkedua BUMN ini juga akan dapat meng-optimalkan kinerja dan diharapkan dapat menjadi model bagi pengembangan sinergi BUMN lainnya. Saat ini, Pelindo III gencar melakukan investasi dengan sejumlah “flagship project” seperti Terminal Teluk Lamong, Java Integrated Industrial Port Estate (JIIPE) serta bisnis proyek lainnya dengan dukungan Garuda Indonesia.
Pemerintah saat ini sedang menyusun peraturan presiden terkait dengan upaya untuk mengurangi “dwelling time” (waktu bongkar muat di pelabuhan) yang dinilai bakal berdampak pada pengurangan biaya logistik. “Salah satu yang disusun tim satgas percepatan ‘dwelling time’ ini adalah perpres (peraturan presiden),” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo seusai rapat koordinasi tata kelola keelabuhanan di Kantor Kemenko Maritim di Gedung BPPT, Jakarta, Senin (2/3).
Artikel ini ditulis oleh:
