Jakarta, Aktual.co — Pengamat Politik Budi Setiono menyebutkan bahwa ada pihak investor yang menginginkan kondisi penegakan hukum di Indonesia lumpuh.
Menurutnya, konflik antara KPK-Polri bisa terjadi dikarenakan pihak investor tersebut memanfaatkan pihak-pihak tertentu yang saat ini tak sejalan dengan pemerintah.
“Ujung pangkal dari persoalan itu ya berada di balik layar. Kesepakatan antara mereka yang mungkin sekarang kesepakatan itu tidak diimplementasikan secara mulus, sehingga itu dimainkan oleh investor lain yang menginginkan kondisi penegakan hukum di Indonesia lumpuh,” ujar Budi, Selasa (3/3).
Budi menambahkan, ada sumbangsih dari investor yang menginginkan pemerintahan saat ini terbentuk, namun tak diketahui pasti kesepakatan apa yang didapat oleh masing-masing pihak. Oleh karena itu, segala kemungkinan bisa terjadi bila ada salah satu pihak yang kecewa karena ketika pemerintahan berjalan, namun tak mendapatkan apa yang telah disepakati.
Diketahui, mantan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menyatakan bahwa konflik KPK-Polri sengaja diciptakan oleh pebisnis busuk migas.
Ketika masuk ke sektor migas pada tahun 2008, KPK menemukan sistem korupsi yang terstruktur dan tersistem. Hasil kajian KPK pada 2012 terkait sistem model kebijakan di sektor migas menemukan 12.000 izin usaha pertambangan bermasalah di 12 provinsi.
Bahkan, Pengamat geopolitik dan Direktur Eksekutif Global Future Institute, Hendrajit, pernah menyebut bahwa saat ini mafia migas sudah dilindungi oleh sistem yang canggih. Sebagai contoh, Indonesia saat ini masih menggunakan dana asing dalam melakukan apapun di sektor migas.
“Mereka sudah berada dalam negara, bernegara dalam anggota DPR, tim perumus, bahkan pemegang kebijakan ditingkat kementerian,” ucapnya.
Artikel ini ditulis oleh:
