Jakarta, Aktual.co —Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memediasi kisruh antara DPRD DKI Jakarta dengan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait persoalan APBD DKI 2015.
“Apapun masalahnya rakyat tidak boleh dijadikan korban sehingga semua pihak harus duduk bersama dan dengan kepala dingin memulai kembali pembahasan anggaran agar sesuai aspirasi masyarakat DKI Jakarta,” ujar Plt Sekretaris Jenderal PDI P, Hasto Kristiyanto, melalui keterangan tertulis di Jakarta, Senin (2/3).
Hasto mengatakan Mendagri bisa memfasilitasi pertemuan antara Ahok dengan Pimpinan DPRD dan seluruh Pimpinan Fraksi DPRD DKI Jakarta guna menyelesaikan persoalan APBD itu.
Hasto menuturkan sengketa penyusunan APBD itu merugikan seluruh pihak terkait terutama warga DKI Jakarta.
Guna mengatasi persoalan itu, Hasto mengimbau penyusunan APBD harus dilakukan secara transparan melalui politik alokasi dan pendistribusian yang mengutamakan masalah utama di Jakarta.
Masalah utama di Jakarta yang harus lebih fokus seperti kemacetan lalu lintas, perbaikan rumah kumuh, mengatasi banjir dan mendorong pemerintahan daerah yang efektif melayani rakyat.
Menurut Hasto, DPP PDI Perjuangan juga telah menginstruksikan seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI agar mengedepankan musyawarah untuk segera menyelesaikan pembahasan APBD tersebut. “Terhadap dugaan penyimpangan anggaran, DPP PDIP tidak mentolerir sama sekali atas penyalahgunaan anggaran.”
Artikel ini ditulis oleh:
