Jakarta, Aktual.co —Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sudah melaporkan dugaan adanya anggaran ‘siluman’ di APBD DKI 2014 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pertanyaan muncul, kenapa Ahok baru melaporkan sekarang adanya anggaran yang dianggap janggal?
Diakui Ahok, sebenarnya di 2014 lalu, saat APBD belum gunakan e-budgeting, dirinya sudah menemukan indikasi adanya penyelewengan anggaran. “Jujur aja, sebenarnya sudah mau saya tangkap dan mau saya pecatin di awal 2014 lalu, yakni saat SKPD menolak gunakan e-budgeting,” ujar dia, usai rapat pimpinan Pemprov DKI, di Balai Kota, Senin (2/3).
Tapi, kata Ahok, niatnya itu urung dilakukan setelah Gubernur DKI saat itu, yakni Joko Widodo, memberinya nasehat.
Kata Jokowi saat itu, seperti ditirukan Ahok, “Presiden (saat itu) bukan orang kita, kejagung dan Kapolri juga bukan orang kita, Mendagri bukan orang kita, Mensesneg dan Menseskab juga bukan orang kita. Apa kalau kita lapor saat itu maka bisa jalan?” kata Ahok.
Makanya, sambung Ahok, Jokowi menyarankan kepadanya agar menunggu dulu dirinya naik jadi presiden, baru melaporkan soal anggaran siluman itu.
“Beliau (Jokowi) bilang tunggu sampai saya di sana (istana) dulu,” ujar Ahok sambil menunjuk ke arah Istana Negara.
Karena jika dirinya membongkar adanya penyelewengan anggaran saat itu, ujar Ahok, maka yang jadi korban adalah bawahan. “Ada ngga oknum DPRD masuk penjara? Ngga ada,” ucap dia.
Artikel ini ditulis oleh:
