Jakarta, Aktual.co — Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf menilai ada persekongkolan pasar yang memungkinkan terjadi kartel. Selain itu, persoalan supply beras adalah komoditi yang rentan pada peristiwa alam dan perubahan musim.
“Hasil monitoring yang kita lakukan, harga beras sekarang naik hingga 10-15 persen. Di Samarinda mencapai 15-20 persen, bahkan Jakarta apa lagi, kenaikan ini tidak wajar. Kenapa, dan gangguannya di mana, apakah dari produksi yang kurang,” ujar Syarkawi di Jakarta, Sabtu (28/2).
Menurutnya, saat ini terjadi 0,9 persen penurunan produksi beras. Pemerintah sepertinya memberi signal di pasar kalau raskin ingin diganti ‘three money’. Di level petani ada pengusaha penggilingan. Kemungkinan terjadi spekulasi di titik tengah antara pengusaha penggilingan dan pedagang besar.
“Mereka jumlahnya sedikit. Persekongkolan bertujuan untuk bersama menetapkan produksi, menetapkan harga dan membagi wilayah. Indikasi yang melakukan koordinasi penetapan harga, bisa saja terjadi kartel lokal. Sejak 2007, kita data pedagang yang bermain, di Sumut ada 7 pemain besar yang menguasai penggilingan besar. Di jabar 4, di jatim dan di lampung. Ini semua sentra beras,” katanya
Syarkawi mengatakan jika ada indikasi kartel beras, maka harus ada penegakkan hukum.
“kita sudah minta Mendag panggil mafia, setiap kanaikan harga dilihat dari supply tahun ketahun pertambahan beras naik,” katanya
Selain itu, ia menuturkan sisi lain supply persoalannya bisa disebabkan oleh pertama, beras ini komoditi yang sangat rentan terhadap peristiwa disaster. Kedua, gangguan dari perubahan beras itu sendiri.
Sementara ia menilai kenaikan beras tidak waras dan kemungkinan bisa terjadi kartel.
“Kenaikan beras saat ini tidak waras, kenaikannya bervariasi. yang jadi persoalan kenapa terjadi kenaikan. Persoalan terkait produksi terjadi pergerseran tanam, raskin yang harusnya sampe oktober itu tidak dilakukan. Semua ini terakumulasi mencari peluang terhadapa pelaku usaha. Kartel terjadi dari kebijakan pemerintah menuju persekongkolan,” katanya
Ia menggap kartel ini berawal faktor kebijakan pemerintah yang memberi sinyal tidak pas.
“Kita harapakan menteri inisiatif memberi data terkait kartel, dari struktur pasar mungkin terjadi karena pemain di pasar berpeluang besar. Supply chance itu yang memungkinkannya terjadi kartel,” katanya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
