Jakarta, Aktual.co — Koordinator relawan pemenangan pasangan Jokowi-JK pada pemilu presiden 2014 Indro Tjahyono mengimbau masyarakat agar turut mengawal dan mengawasi implementasi program Dana Alokasi Khusus (DAK) karena rentan diselewengkan.
“DPR RU sudah menyetujui APBNP 2015 melalui rapat paripurna, pada 13 Februari lalu. Persetujuan itu baru awal program DAK yang akan dialokasikan ke berbagai daerah,” kata Indro Tjahyono di Jakarta, Jumat (27/2).
Menurut Indro, DAK yang merupakan program Pemerintah pusat di daerah rawan diselewengkan sehingga perlu pengawasan berlapis dari semua pihak, termasuk masyarakat. Indro mengingatkan, masyarakat dan pihak terkait untuk terus mengawal program-program DAK dari kementerian teknis terkait yang dialokasikan kepada daerah-daerah sasaran agar tercapai sesuai alokasinya.
“Implementasi anggaran ini harus terus dikawal agar tidak diselewengkan sehingga nawa cita bisa tercapai,” tuturnya.
Indro mencurigai, pada pembahasan APBNP 2015 adanya oknum-oknum di Badan Anggaran (Banggar) DPR yang berusaha turut “memainkan” anggaran program DAK yang akan ditransfer ke daerah. “Saya mencium adanya dugaan oknum anggota Banggar DPR yang berusaha bermain melalui bagi bagi “jatah” anggaran DAK berdasarkan besaran kursi per fraksi,” katanya.
Menurut Indro oknum anggota Banggar DPR RI itu berusaha turut menentukan daerah yang menjadi sasaran penerima program DAK seperti daerah pemilihannya. Padahal, kata dia, daerah penerima program DAK itu harus didasarkan pada pertimbangan teknis Kementerian terkait.
Dalam penentuan daerah penerima dan besaran DAK yang akan ditransfer ke daerah, Indro mencurigai, ada oknum daerah yang juga bermain dengan oknum anggota Badan Anggaran DPR. “Infonya saat ini Menteri Keuangan dan menteri di kementerian teknis belum mau menandatangani dokumen terkait daerah penerima program DAK karena mencium adanya permainan di Banggar DPR,” tambahnya.
Indro menjelaskan, persoalan ini harus disikapi agar tidak menghambat proses pembangunan yang akan dilaksanakan pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Ia menegaskan, postur APBNP 2015 telah mengakomodasi visi dan misi Presiden Joko Widodo untuk membangun Indonesia dari pinggiran demi mempercepat pemerataan pembangunan. “Jangan sampai hal ini terganggu karena adanya oknum di Banggar DPR yang bermain,” jelasnya.
Pada APBNP 2015 ada peningkatan alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa menjadi Rp 664,6 triliun atau meningkat Rp 17,6 triliun dibandingkan dengan APBN 2015.
Artikel ini ditulis oleh:
