Makasar, Aktual.co — Rencana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar secara bersamaan di sebelas kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan terancam tidak terlaksana di beberapa daerah. Pasalnya, penyelenggara pemilihan seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) mengeluhkan masalah anggaran di beberapa daerah tersebut. Ketua KPU Sulsel, Iqbal Latif, mengatakan, hampir seluruh daerah yang akan melaksanakan pilkada mengeluhkan persoalan anggaran. Sebelas kabupaten yang akan melaksanakan pilkada adalah Gowa, Maros, Barru, Luwu Utara, Luwu Timur, Tana Toraja, Toraja Utara, Pangkep, Soppeng, Selayar, dan Bulukumba.
“Semuanya mengeluhkan soal anggaran, khususnya di Kabupaten Selayar dan Barru bahkan terancam tidak bisa ikut pilkada 9 Desember mendatang,” kata Iqbal Latif, Sabtu (30/5). Iqbal latif berharap, pemerintah khususnya di daerah dan anggota legislatif segera memberikan perhatian khusus persoalan ini.“Kita berharap pemerintah daerah dan legislatif di daerah bisa berkoordinasi secepatnya dalam hal anggaran. Iqbal menjelaskan, struktur anggaran pilkada didominasi oleh honor penyelenggara. Ada sekitar 60 persen dari total anggaran pilkada dialokasikan untuk honor, selebihnya adalah sosialisasi dan logistik.
“Memang porsi anggaran pilkada banyak diserap di honorium penyelenggara,” jelasnya. Iqbal juga menyebutkan, anggaran pilkada pendanaannya selain berharap dari APBD Pokok, pelaksana di daerah dalam hal ini KPU juga mengajukan penambahan anggaran di APBD perubahan.
Artikel ini ditulis oleh:
