Jakarta, Aktual.co — Pemerintah diminta memperkuat pengendalian stok beras untuk menekan harga beras di pasaran yang naik turun akibat ketidakjelasan tata niaga beras beberapa belakangan ini.
“Harga beras yang melambung hingga rata-rata 30 persen akhir-akhir ini pertanda mekanisme distribusi beras dan kebutuhan pokok strategis lainya tidak jelas,” kata pengamat ekonomi dari Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (Akses) Suroto di Jakarta, Rabu (25/2).
Ia mengatakan dari pantauan di lapangan harga beras kualitas biasa yang semula Rp9.200 per kg menjadi Rp12.500/kg dan untuk harga premium naik dari kurang lebih Rp10.000/kg meniadi Rp13.500/kg. Masalah ini, kata dia, sangat rawan dan bisa menggangu stabilitas sosial dan politik. “Kondisi ini juga menandakan pemerintah tidak lagi dapat mengendalikan jalur distribusi yang ada,” katanya.
Ia berpendapat, semua itu terjadi akibat lemahnya pengendalian stok beras oleh pemerintah. “Bahkan kami mencurigai ada mafia yang memainkan disparitas harga antar wilayah,” katanya.
Pemerintah kata dia, tidak bisa hanya mengandalkan operasi pasar karena cenderung belum sepenuhnya mampu menjangkau masyarakat keseluruhan. Ia menyarankan Pemerintah sebaiknya segera menata kembali Bulog dan mengintegrasikan dengan kelembagaan sosial yang masih efektif yang dapat dikendalikan dan diawasi masyarakat seperti misalnya koperasi.
“Sebaiknya fungsi Bulog diintegrasikan saja dengan Kementerian Koperasi dan UKM dengan sekaligus memverifikasi dan memperbaiki koperasi yang masih benar dan efektif,” katanya.
Ia bahkan berpendapat, Bulog dan Koperasi itu sebetulnya instrumen yang efektif untuk menjamin ketersediaan pangan, bahkan dalam jangka panjang bisa juga difungsikan untuk menangani berbagai barang publik dengan lebih efisien karena motifnya bukan semata mengejar keuntungan.
“Tugas beratnya memang saat ini untuk memperbaiki kelembagaan koperasi yang selama ini diabaikan aspek kelembagaannya. Ini harus segera menjadi prioritas kerja,” katanya.
Artikel ini ditulis oleh:
