Jakarta, Aktual.com – Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Prof. Hilman Latief menyampaikan pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga dan mendorong berjalannya ekosistem ekonomi Haji dan umroh dengan berbagai kebijakan. Hilman bahkan mengaku Kementerian Agama (Kemenag) akan terus berupaya melakukan langkah-langkah diplomatik bertemu dengan pemerintah Saudi untuk menyampaikan aspirasi dan kerinduan melakukan ibadah umrah dan haji.
Menurut Hilman, saat ini Kemenag juga terus berkomunikasi langsung dengan para pengambil kebijakan (Stakeholders) yang bersentuhan dengan pelaksanaan umrah. Misalnya, dengan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) melalui asosiasi-asosiasi. Aktivis Muhammadiyah ini meyakinkan pelaksanaan umrah harus dilakukan segera agar aktivitas ibadah haji juga dapat berlangsung di tahun depan.
“Langkah awal umroh setidaknya menjadi jalan yang baik bagi perkembangan Industri perjalanan travel haji dan umroh di Indonesia. Jumlahnya cukup banyak,” ujar Hilman.
Hilman menjelaskan lembaganya terus melakukan upaya antisipasi dan langkah mitigasi untuk menghindari berbagai kemungkinan terburuk. Salah satunya dengan mengenalkan konsep one gate policy.
“Dan itu (one gate policy) juga merupakan satu jaminan yang kita sampaikan ke otoritas Saudi Arabia mengenai kondisi jamaah Indonesia tentang kesiapan dan validitas yang dipersyaratkan Pemerintah saudi,” Jelas Hilman
Konsep one gate policy juga sudah mendapatkan apresiasi dan mendapatkan dukungan dari asosiasi PPIU dan pemerintah Arab Saudi.
Artikel ini ditulis oleh:
Dede Eka Nurdiansyah
