Jakarta, Aktual.co — Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) berkomitmen melibatkan publik dalam gerakan pendidikan sehingga diharapkan juga dapat memperkuat efektivitas birokrasi pendidikan di Indonesia.
“Dari awal kita sudah garis bawahi bahwa ini (pendidikan) sebagai sebuah gerakan. Makanya ke depan kita mau dorong terus gerakan ini agar pendidikan nasional semakin kuat,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan usai membuka Simposium Pendidikan Nasional Membumi-landaskan Revolusi Mental dalam Sistem Pendidikan Indonesia yang digelar gabungan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Jakarta, Selasa (24/2).
Menurut dia, pelibatan publik adalah keniscayaan dalam kerangka pendidikan sebagai sebuah gerakan. Karena itu Kemdikbud secara sadar melakukan pelibatan publik dalam bersama-sama mengurusi pendidikan di Indonesia, sehingga dapat memperkuat efektivitas birokrasi pendidikan.
Bahkan, ia mengatakan pelibatan publik menjadi prioritas dalam kebijakan pendidikan nasional.
Kemdikbud, lanjutnya, memiliki tiga kerangka strategis atau trisentra dalam membangun pendidikan dan kebudayaan lima tahun ke depan. Pertama, menguatkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yakni guru, siswa, orang tua, dan kepala sekolah untuk membentuk ekosistem yang sehat dan kuat.
Kedua, percepatan peningkatan mutu dan akses pendidikan. Dan ketiga, mengembangkan efektivitas birokrasi pendidikan melalui perbaikan tata kelola dan pelibatan publik.
“Kami (di birokrasi) mempunyai banyak sumber daya akan tetapi mempunyai batasan-batasan dalam pelaksanaan program-program baik dalam tata aturan maupun tata kelola. Di sisi lain, publik, masyarakat memiliki kebebasan dan kreativitas yang begitu luas dalam turut mengembangkan pendidikan,” ujar Anies.
Karena itu, lanjutnya, sinergi pemerintah dan masyarakat akan dapat mempercepat tercapainya tiga prioritas strategis ini.
Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri yang mewakili Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transformasi Pendidikan menyampaikan apresiasi atas inisiatif dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan yang mau membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses kebijakan berskala nasional ini.
Menurut dia, masyarakat sipil yang merupakan salah satu pemangku kepentingan sudah selayaknya ikut andil dalam pengambilan keputusan, guna memastikan bahwa kebijakan yang diambil memang menjawab kebutuhan masyarakat.
Simposium yang dilaksanakan selama dua hari di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut diikuti jajaran pejabat Kementerian dan puluhan orang penggiat pendidikan dari koalisi yakni ICW, Article 33 Indonesia, Yayasan Satu Karsa Karya, Paramadina Public Policy Institute, Pattiro, NEW Indonesia.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
