Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi I DPR Ahmad Zainuddin mengatakan, bahwa saat ini martabat kedaulatan hukum dan politik luar negeri Republik Indonesia di mata internasional tengah diuji.
Hal itu menyusul sejumlah negara hingga Sekjen PBB menekan pemerintah Indonesia untuk membatalkan kebijakan hukuman mati, dalam kasus kejahatan narkoba.
Karena itu, Zainuddin berpadangan pemerintah Jokowi harus kuat dan tidak melemah menghadapi tekanan-tekanan tersebut.
“Protes Brasil dan negara lainnya itu bisa dipahami karena pemerintahan lalu mudah memberi grasi dalam kasus narkoba. Pemerintah harus kuat, jangan lemah. Jangan beri peluang,” kata Zainuddin dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa (24/2).
Zainuddin melanjutkan, sikap pemerintah Brasil yang menolak untuk menerima Duta Besar RI Toto Riyanto harus ditanggapi dengan tegas dan hati-hati.
Sikap Presiden Brasil Dilma Rousseff jelas-jelas melecehkan Indonesia sebagai negara. Sikap politik pemerintah Brasil dapat dipahami sebagai sikap diplomatik yang menekan dan memprotes kebijakan politik hukum negara lain.
Masih kata dia, dalam pergaulan internasional, pasang surut hubungan bilateral adalah hal yang biasa. Pemerintah RI harus hati-hati dalam mengelola konflik dalam hubungan ini.
Ketua DPP PKS ini memprediksi, penundaan penerimaan mandat duta besar RI akan terus dilakukan Brasil sampai eksekusi mati gelombang kedua terhadap gembong narkoba.
“Salah seorang gembong narkoba yang akan dieksekusi mati nanti kan juga dari Brasil. Gelombang yang pertama juga ada warga mereka,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
