Jakarta, Aktual.co — Pelaksana Tugas (Plt) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi SP menegaskan bahwa pihaknya mempersilahkan tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelanggaran ibadah haji tahun 2010-2013 di Kementerian Agama (Kemenag) Suryadharma Ali (SDA) untuk mengajukan gugatan praperadilan.
“Soal praperadilan SDA, silahkan saja itu hak nya dia,” tegas Johan lewat pesan singkat kepada Aktual.co, Senin (23/2).
Mantan Juru Bicara KPK itu pun membantah keras pernyataan pihak SDA yang menganggap lembaga anti rasuah itu telah menggunakan haknya sewenang-wenang. Johan menegaskan bahwa setiap orang yang ditetapkan sebagai tersangka pasti berdasarkan adanya alat bukti yang kuat.
“Tidak benar (penggunaan hak sewenang-wenang), setiap penetapan tersangka ada alat buktinya,” tegasnya.
SDA yang merupakan mantan Menag diduga telah menyelewengkan pengelolaan dana haji 2012-2013 di Kemenag, termasuk pengelolaan Dana Abadi Umat (DAU). DAU adalah dana yang dikumpulkan Pemerintah Indonesia dan diperoleh dari hasil efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji dan dari sumber lain.
Terungkapnya kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat mengenai dana haji yang masuk ke bagian Pengaduan Masyarakat KPK setahun yang lalu. Laporan masyarakat ini didukung dengan hasil kajian KPK dan data, serta informasi yang diperoleh melalui proses pengumpulan bahan keterangan.
KPK juga mengirimkan timnya ke Mekkah dan Madinah untuk memantau langsung penyelenggaraan haji 2013. Terkait penyelidikan dana haji, KPK telah meminta keterangan anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, Jazuli Juwaini dan Hasrul Azwar.
Jauh sebelum menyelidiki pengelolaan dana haji, KPK telah melakukan kajian terkait penyelenggaraan haji. Menurut Johan, salah satu hasil kajian tersebut merekomendasikan agar pendaftar haji tidak perlu menyetor uang. Sementara itu, SDA mengaku telah melakukan penataan pengelolan keuangan dana haji.
Sebelum terungkapnya kasus tersebut, Kemenag memang menerima banyak tudingan terkait pengelolaan dana haji. Misalnya, laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang 29 titik rawan korupsi di Kemenag dan tuduhan Lembaga Swadaya Masyarkat (LSM).
Menurut SDA, pembenahan pengelolaan keuangan haji yang telah dilakukan Kementeriannya berkaitan dengan penempatan DAU. Dia mengatakan, yang awalnya DAU ditempatkan di 27 bank, jadi disederhanakan menjadi 17 bank. Tapi, justru hal itu diduga menjadi wadah SDA untuk melakukan korupsi.
SDA disangkakan telah melanggar Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana juncto Pasal 65 KUHPidana.
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
