Jakarta, Aktual.com – Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Zaedi Basiturrozak mengungkapkan kekecewaannya kepada pemerintah karena belum menanggapi tuntutan untuk memprioritaskan vaksin halal bagi vaksinasi booster (dosis lanjutan).
Sebagaimana diketahui, program booster vaksinasi Covid-19 sudah mulai dijalankan pada 12 Januari 2022. Pembagian booster ini diberikan secara gratis kepada seluruh lapisan masyarakat.
“Baik booster atau vaksin dosis 1 dan 2 harus diprioritaskan kehalalannya, baik secara tersurat atau tidak,” kata Zaedi dalam Dialog Aktual yang berlangsung Jumat (14/1) sore.
Bagi Zaedi, vaksin halal ini perlu disediakan karena pemerintah perlu mengakomodir hak umat muslim untuk mendapatkan jaminan kehalalan dari vaksin yang diberikan.
Hal yang mengherankan bagi Zaedi adalah presiden dan DPR sudah memberikan tekanan kepada Menteri Kesehatan (Menkes), tetapi hingga kini Menkes tidak menanggapi usulan untuk dibuatkan vaksin halal.
“Padahal Presiden dan DPR sudah menghimbau agar vaksin halal dibuat, kami (Pemuda Muhammadiyah) jadi curiga dengan Menkes, apakah sedang ada permainan uang di dalamnya?” tegas Zaedi.
Zaedi juga menyebutkan bahwa Menkes tidak pernah membuka informasi soal berapa anggaran yang dikeluarkan untuk setiap vaksin.
“Hingga kini, masyarakat tidak pernah tahu berapa total budget (Anggaran) yang dikeluarkan. Dan ini menjadi kritik untuk Menkes. Alokasi anggaran serta implementasi pemberian vaksin ini seharusnya transparan kepada publik,” ujar Zaedi.
Zaedi menganggap penerapan vaksin halal ini tidak hanya untuk umat muslim saja, tetapi untuk semua kalangan.
“Kalau vaksin sudah halal, semua masyarakat merasa aman untuk menggunakannya,” tutur Zaedi.
(Shavna Dewati)
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
