Bogor, aktual.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hadir dalam agenda internasional Coastal Fisheries Initiative (CFI) Global Partnership Consultation 2022. Pada pertemuan tersebut, KKP menyerukan proyek CFI di Indonesia mendukung kebijakan penangkapan ikan terukur dan penataan kampung nelayan maju.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Muhammad Zaini mengatakan penangkapan ikan terukur merupakan upaya pemerintah dalam melakukan penataan tata kelola perikanan tangkap secara lebih baik dengan menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dan menjaga ekologi. Selain bermanfaat untuk menjaga kesehatan laut, penangkapan terukur diyakini akan dapat membuka peluang investasi dan lapangan pekerjaan
Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan KKP, Ridwan Mulyana yang menjadi National Project Coordinator juga menjelaskan penangkapan ikan terukur dan penataan kampung nelayan maju menjadi prioritas KKP pada tahun ini. Karena itu, menurutnya, inisiatif KKP ini perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk mitra kerja sama internasional.
“CFI Project ini, kita tuangkan dalam rencana kerja tahunan yang telah disepakati untuk mendukung terobosan KKP. Muaranya pada peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan serta keberlanjutan sumber daya ikan dengan tetap berpedoman pada pengelolaan perikanan melalui pendekatan eksosistem,” ujarnya Kamis (24/3) kemarin.
Sebagai informasi, CFI Project merupakan implementasi program kerja sama KKP dengan Global Environment Facility (GEF)-6 setelah ditandatanganinya Grant Agreement antara KKP dengan WWF-US GEF Agency pada Desember 2019 lalu.
Pada Februari 2022 lalu juga telah ditandatangani rencana kegiatan CFI Project di 3 lokasi Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 715, 717 dan 718 yang tertuang dalam annual workplan and budget 2022.
“Adapun lokasi percontohan proyek ini berada di Desa Kilitay Kabupaten Seram bagian Timur dan Desa Wakidat Kabupaten Maluku Tenggara di Provinsi Maluku serta Kampung Menarbu di Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat. Secara umum, kegiatan yang dilakukan di antaranya menyediakan distribusi akses permodalan, pemasaran hasil tangkapan ikan dan diversifikasi usaha nelayan,” ungkap Ridwan.
Pertemuan Global Partnership Consultation 2022 yang dilakukan secara virtual ini, berlangsung mulai 21 hingga 25 Maret 2022. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Nathanael Hishamunda selaku FAO CFI Coordinator yang menyampaikan apresiasinya kepada setiap negara dan pihak yang terlibat proyek ini.
Pertemuan tahunan ini juga melibatkan beberapa negara dari tiga kawasan yaitu Indonesia yang mewakili kawasan Asia, Ekuador dan Peru yang mewakili Amerika Latin, serta Senegal, Cabo Verde, dan Pantai Gading yang mewakili Afrika Barat. Pertemuan ini juga dihadiri oleh institusi dan organisasi konservasi internasional serperti FAO, UNDP, UNEP, World Bank, CI dan WWF.
Artikel ini ditulis oleh:
Megel Jekson
