Jakarta, Aktual.co — Gubernur DKI Jakarta Basuki Thaja Purnama atau Ahok dinilai kalang kabut terkait munculnya rencana penggunaan hak angket DPRD yang bisa berujung pada pemakzulan.
Pengamat Politik dan Kebijakan Amir Hamzah menduga Ahok sengaja mengirimkan oknum pejabat Kementerian Dalam Negeri untuk melobi para pemimpin Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Gerakan oknum Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (OTDA) bertujuan untuk melakukan negosiasi agar DPRD DKI Jakarta membatalkan penggunaan hak angket patut dicurigai.
Dalam hal ini seharusnya Kementerian Dalam Negeri berkewajiban melakukan pengendalian supaya pelaksanaan hak angket dapat diarahkan untuk meningkatkan proses demokratisasi dalam memperkuat otonomi daerah.
“Saya mencurigai bahwa besar kemungkinan negosisasi tersebut adalah atas permintaan Ahok. Karena nampaknya sekalipun masih berwacana mengancam DPRD namun tanda–tanda ketakutan menghadapi angket tersebut terlihat jelas,” Kata Amir saat dihubungi aktual.co Kamis (19/2).
Dikatakan Amir, menilik sinyalemen tersebut sangat diharapkan DPRD tidak perlu merespon mediasi dari oknum pejabat tinggi Kemendagri ini.
“Di samping itu diharapkan agar oknum pejabat Kemendagri tersebut jangan menjatuhkan martabatnya dengan cara membela seorang Ahok yang semakin menghadapi krisis kepercayaan masyarakat ibukota,” tegas Amir.
Dengan kata lain, pejabat kemendagri tidak boleh memperlihatkan sikap memihak tapi harus bersikap netral melaksanakan tugas pokok Kemendagri berupa pengawasan, pembinaan dan penyelenggaraan Otonomi Daerah.
Sebelumnya, Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek mengaku sudah mengirim tim dari Kemendagri untuk menjalin komunikasi antara Gubernur DKI dengan DPRD DKI Jakarta. Komunikasi tersebut guna mencari jalan tengah terkait APBD 2015 milik Pemprov DKI Jakarta yang tak kunjung selesai.
“Saya akan membangun dialog dengan Gubernur dan DPRD, kami akan memfasilitasi,” kata Reydonnyzar atau biasa dipanggil Donny usai menghadiri acara diskusi di DPRD DKI Jakarta, Rabu (18/2).
Donny optimis, masalah silang pendapat antara eksekutif dan legislatif soal APBD akan segera berakhir. Sebab menurut draf yang sampai ke mejanya dan telah dievaluasi, tinggal satu masalah yang masih mengganjal.
Artikel ini ditulis oleh:
