Jakarta, Aktual.co —Aksi drama saling tuding antara Pemprov DKI-DPRD DKI belum memperlihatkan tanda-tanda bakal berakhir.
Setelah sebelumnya Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sendiri yang banyak mengeluarkan serangan ke dewan, siang tadi giliran Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah yang melontarkan ‘bola panas’.
Tak tanggung-tanggung, mantan Wali Kota Jakarta Pusat itu mengeluarkan tudingan di ‘markas’ dewan sendiri, yakni di Gedung DPRD DKI. Dalam acara diskusi yang digelar Forum Koordinatoriat Wartawan Balaikota-DPRD DKI Jakarta, bertajuk “Kemelut APBD DKI Jakarta Berujung ke Mana?”.
Saat dapat giliran berbicara, Saefullah langsung saja membeberkan adanya dugaan ‘permainan’ oknum dewan di penyusunan APBD DKI 2015.
Kata dia, Pemprov DKI sudah membahas dan membandingkan draf APBD versi mereka dengan versi DPRD DKI. Hasilnya, ditemukan perbedaan struktur anggaran. Di mana bedanya?
“Ternyata (di APBD versi DPRD) sistemnya tiap item ‘dikerok’ 10 persen dari nomer satu sampai tujuh ribuan sekian,” beber dia.
Adanya pemotongan anggaran tanpa alasan jelas inilah, ujar dia, yang membuat Pemprov DKI ketakutan. Karena jelas akan mengganggu program-program pembangunan yang sudah direncanakan rapih.
“Rencana seperti pembangunan puskesmas, sekolah, jembatan atau jalan tetap berlubang, dan tidak jadi dikerjakan akibat adanya pemotongan 10 persen. Tentu ini mengganggu program yang sudah dirancang,” ungkapnya.
Ketakutan Pemprov DKI, kata dia, dikuatkan dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai ‘anggaran siluman’ di APBD 2014.
“Karena itulah, berdasarkan evaluasi-evaluasi itu kita (Pemprov DKI) pakai e-budgeting,” ucap dia.
Entah apa yang ada di pikiran Wakil Ketua DPRD M Taufik, dan Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Fahmi Zulfikar Hasibuan yang ikut hadir di acara tersebut saat mendengar tudingan serius Saefullah.
Sebelumnya, persoalan adanya e-budgeting di APBD DKI pula yang membuat Pemprov DKI dan DPRD berseteru. Ulah Ahok yang menyertakan e-budgeting tanpa meminta persetujuan dewan lebih dulu dianggap sebagai bentuk pelanggaran konstitusi. Yang berujung pada rencana penggunaan hak angket oleh dewan ke Ahok. Bahkan wacana pemakzulan Ahok juga sudah disebut-sebut.
Sedangkan Ahok juga sama panasnya. Dia balik menuding DPRD sengaja mempermasalahkan e-budgeting, lantaran takut ‘permainannya’ di APBD terungkap. Pasalnya Ahok mengatakan temukan adanya anggaran siluman hingga Rp8,8 triliun di APBD 2015 saat diteliti lewat e-budgeting. Bahkan dia balik menantang dewan untuk menggunakan hak interpelasi.
Artikel ini ditulis oleh:
