Jakarta, Aktual.co —Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memilih bersikap netral atas kemelut antara Pemprov DKI dan DPRD DKI terkait APBD DKI 2015.
Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Reydonnyzar Moenek mengatakan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kemendagri tidak boleh ikut campur dalam urusan rumah tangga daerah.
Untuk mencari solusi, dia menyarankan kedua belah pihak mengedepankan komunikasi.
“Saya menawarkan konsep membangun komunikasi. Inikan masalah rumah tangga antara DPRD dan Gubernur DKI,” kata Donny dalam diskusi bertajuk “Kemelut APBD DKI Jakarta Berujung ke Mana?”, di DPRD DKI, Jakarta, Rabu (18/2).
Saat didesak apa langkah yang dilakukan Kemendagri jika komunikasi di antara kedua belah pihak ternyata mandek, Donny berseloroh dalam bahasa Jawa,”Ono rembuk, mbo yo dirembuk to mas (ada obrolan, coba diobrolkan lagi mas-red),” selorohnya.
Kata dia, proses berliku APBD DKI sebenarnya tinggal sedikit lagi jelang rampung. Permintaan Kemendagri agar Pemprov DKI mengembalikan draf APBD dengan perbaikan di beberapa poin juga sudah selesai. “Tinggal persamaan persepsi saja antara dewan dengan gubernur, itu saja,” ujar dia.
Artikel ini ditulis oleh:
