Jakarta, Aktual.co — Marciano Norman, kembali memimpin Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PBTI), setelah terpilih secara aklamasi pada Musyawarah Nasional (Munas) di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (17/2).
Pada munas tersebut, Marciano Norman mendapatkan dukungan dari 34 pengurus provinsi (pengprov) PB TI setelah sebelumnya laporan pertanggungjawaban (LPJ) periode sebelumnya bisa diterima oleh seluruh peserta sidang.
Dengan terpilih kembali memimpin induk organisasi taekwondo Indonesia, pria dengan pangkat Letjen TNI (purn) itu bertekad akan membawa atlet Indonesia berprestasi dalam kejuaraan internasional dalam empat tahun ke depan.
“Jabatan ini adalah amanah. Dengan terpilih kembali, kami akan meneruskan program yang sebelumnya belum terlaksana. Telaah dan evaluasi dari periode sebelumnya akan kami gunakan untuk pijakan agar prestasi lebih baik,” kata Marciano Norman.
Selama empat tahunan kedepan, banyak tantangan yang akan dihadapi oleh Ketua PB TI periode 2015-2019 mulai dari SEA Games 2015 di Singapura, Olimpiade Brazil 2016 hingga Asian Games 2018 di Tanah Air.
Dengan banyaknya tantangan yang harus dihadapi, pihaknya berharap semua masyarakat taekwondo Indonesia kembali bersatu demi membangun kemajuan cabang olahraga bela diri ini.
“PB TI adalah komunitas bagi taekwondo Indonesia untuk meraih prestasi. PB TI punya PR besar untuk menghadapi beberapa kejuaraan termasuk Asian Games di Tanah Air. Sebagai tuan rumah kita harus maksimal,” katanya menambahkan.
Munas PB TI di Hotel Bidakara Jakarta, sempat memanas. Hanya saja kondisi itu dibantah oleh Ketua Sidang Munas Andi Harun.
Menurut dia, munas yang dihadiri 34 pengprov itu berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan yang ada.
“Tidak ada keributan. Munas berlangsung damai dan penuh kekeluargaan. Dan, kami sepakat secara aklamasi menunjuk kembali Marciano Norman sebagai Ketua Umum PB TI,” katanya.
Meski demikian, pria yang juga Ketua Pengprov PB TI Kalimantan Timur itu mengakui jika ada pihak-pihak tertentu yang sengaja datang untuk menghadiri Munas. Mereka mengklaim sebagai utusan dari Pengprov TI Papua, NTT dan Maluku. Dengan kondisi tersebut, pihaknya tidak memberikan mereka izin masuk karena dinilai bukan peserta.
Artikel ini ditulis oleh:
