Jakarta, Aktual.co — Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah memiliki anggaran untuk belanja infrastruktur sesuai di APBN-Perubahan 2015 sebesar Rp290,3 triliun, atau naik Rp99 triliun dibanding APBN “baseline” 2015 sebelumnya yang hanya mencantumkan Rp191.3 triliun.
“Ini anggaran infrastruktur terbesar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Anggaran ini juga jauh dibanding besaran anggaran untuk belanja subsidi BBM yang hanya Rp64,7 triliun,” kata Bambang pada konferensi pers di Jakarta, Selasa (17/6).
Dalam postur APBN-P 2015 anggaran infrastruktur yang dialokasikan di Kementerian/Lembaga (K/L)sebesar Rp209,9 triliun. Kementerian yang paling banyak mendapat alokasi anggaran infrastruktur adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) sebesar Rp105 triliun, Kementerian Perhubungan Rp52,5 triliun, serta Kementerian ESDM sebesar Rp5,9 triliun.
Pemerintah juga mengalokasikan anggaran infrastruktur pada belanja non-K/L, di antaranya untuk, Dana Alokasi Khusus Rp29,7 triliun, Otonomi Khusus Infrastruktur Provinsi Papua dan Papua Barat sebesar Rp3,8 triliun, dan Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp28,8 triliun.
Bambang optimistis investasi pemerintah melalui belanja infrastruktur ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,7 persen sesuai target di APBN-P. Dia meyakini belanja infrastruktur ini akan memberikan stimulus untuk melengkapi sumbangan faktor lain untuk pertumbuhan ekonomi, yang masih didominasi konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga, kata dia, masih memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi hingga 4,8-5 persen.
“Berarti ekstranya itu 0,7 persen harus diupayakan dari ‘extra effort’, melalui investasi baik dari swasta dan investasi pemerintah. Dari belanja yang sifatnya produktif yaitu belanja di barang modal khususnya infrastruktur,” kata dia. Maka dari itu, Bambang meminta K/L segera memulai proses lelang proyek infrastruktur.
Dalam APBN-P 2015, pemerintah juga mereformasi anggaran untuk belanja subsidi. Untuk pertama kalinya, ujarnya, belanja subsidi non-energi, yang termasuk juga pangan sebesar Rp74,3 triliun, lebih tinggi dibanding belanja subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp64,7 triliun.
“Itu salah satu cara politik anggaran untuk mencapai target pembangunan. Belanja prioritas itu untuk ketahanan pangan, ketahanan energi, untuk mengembangkan industi manufaktur, dan lainnya,” kata dia.
Di APBN-P 2015, pemerintah juga untuk pertama kalinya mencantumkan indikator kesejahteraan dan target pembangunan.
Target dan indikator itu adalah tingkat kemiskinan 10,3 persen dari total masyarakat Indonesia, tingkat pengangguran 5,6 persen, tingkat ketimpangan ekonomi (gini ratio) 0,4 dan Indeks Pembangunan Manusia 69,4.
Untuk mencapai target pembangunan itu, pemerintah menetapkan sasaran strategis pembangunan pada tiga sektor yaitu pangan, energi, dan maritim.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
