Jakarta, aktual.com – Komisi IV DPR-RI memastikan dukungan pihaknya atas usulan tambahan anggaran sebesar Rp 2,15 triliun bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2023. Dukungan ini diberikan agar segenap elemen dalam KKP dapat bekerja maksimal di tengah masa pemulihan pandemi Covid-19.
“Komisi IV DPR RI menerima dan mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 sebesar Rp 2,15 triliun. Selain itu, kami meminta untuk menindaklanjuti masukan dan saran yang disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPR RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ucap Ketua Komisi IV Sudin dalam Rapat Kerja dengan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono di Senayan, Selasa (31/5) kemarin.
Sebelumnya, dirinya menyayangkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-353/MK.02/2022 dan B.301/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2022 yang menyatakan KKP memperoleh Pagu Indikatif Belanja KKP sebesar Rp6.104.421.837.000. Keputusan ini, ungkapnya, akan menyulitkan KKP merealisasikan program kerja yang dicanangkan pada tahun mendatang.
Dengan penambahan anggaran ini, Komisi IV ingin KKP memaksimalkan penyerapan anggaran. Dengan catatan, kata Sudin, KKP juga harus memilah program kerjanya kembali sehingga hanya program kerja prioritas yang berdampak signifikan kepada masyarakat Indonesia yang prioritas untuk direalisasikan.
Dikutip dari situs resmi DPR, Komisi IV juga meminta jajaran KKP untuk menindaklanjuti hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai sejumlah aset yang mangkrak. Antara lain Mesin Pembuat Pakan di Satker Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang dan Keramba Jaring Apung Offshore.
Artikel ini ditulis oleh:
Megel Jekson
