Beranda Nasional Hukum Korban Mafia Tanah, Warga Prabumulih Minta Bantuan Jokowi NasionalHukum Korban Mafia Tanah, Warga Prabumulih Minta Bantuan Jokowi 13 Juni 2022, 16:58 Sejumlah warga Prabumulih, Sumatera Selatan didampingi Ketua Forum korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI) SK Budiardjo, meminta keadilan karena tanah SHM terbitan tahun 90 milik mereka saat ini sedang digugat untuk ketiga kalinya di kantor Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Cempaka Putih, Jakarta, Senin (13/6/2022). Mereka berharap bantuan Presiden Jokowi dapat memerintahkan jajarannya menindak komplotan mafia tanah dan segera membayar tanah SHM mereka yang digunakan untuk pembangunan proyek strategi nasional jalan tol lintas Sumatera. FKMTI sudah melaporkan 10 kasus perampasan tanah dengan bukti lengkap empat tahun lalu tapi hingga kini tidak ditindaklanjuti dan tidak ada penyelesaian. AKTUAL/Tino Oktaviano 1 dari 4 Sejumlah warga Prabumulih, Sumatera Selatan didampingi Ketua Forum korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI) SK Budiardjo, meminta keadilan karena tanah SHM terbitan tahun 90 milik mereka saat ini sedang digugat untuk ketiga kalinya di kantor Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Cempaka Putih, Jakarta, Senin (13/6/2022). Sejumlah warga Prabumulih, Sumatera Selatan didampingi Ketua Forum korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI) SK Budiardjo, meminta keadilan karena tanah SHM terbitan tahun 90 milik mereka saat ini sedang digugat untuk ketiga kalinya di kantor Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Cempaka Putih, Jakarta, Senin (13/6/2022). Sejumlah warga Prabumulih, Sumatera Selatan didampingi Ketua Forum korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI) SK Budiardjo, meminta keadilan karena tanah SHM terbitan tahun 90 milik mereka saat ini sedang digugat untuk ketiga kalinya di kantor Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Cempaka Putih, Jakarta, Senin (13/6/2022). Artikel ini ditulis oleh:Tino Oktaviano ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS Hukum MK Hentikan Sementara Pengujian UU Selama Adili Sengketa Pilkada Hukum KPK: Gubernur Bengkulu Gunakan Uang Korupsi untuk Tim Sukses Pilkada Hukum OTT Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, KPK Sita Uang Rp7 Miliar Hukum Ombudsman Minta Polda Sumbar Ungkap Motif Dugaan Kejahatan Lingkungan Tambang Ilegal Hukum DPR Usul Bentuk Panja Penegakan Hukum Impor Ilegal Hukum Tujuh orang terjaring OTT KPK di Bengkulu Masuk Selamat Datang! Masuk ke akun Anda nama pengguna kata sandi Anda Lupa kata sandi Anda? mendapatkan bantuan Disclaimer Pemulihan password Memulihkan kata sandi anda email Anda Sebuah kata sandi akan dikirimkan ke email Anda. CONNECT WITH US233,018FansSuka11,767PengikutMengikuti813PengikutMengikuti78,600PelangganBerlanggananBerita Lain Ketua MK Resmi Lantik 735 Anggota Gugus Tugas Sengketa Pilkada 2024 25 November 2024, 10:43 Setjen DPR Perkuat Keamanan Data Pribadi dan Institusi 25 November 2024, 13:34 Baleg DPR Terima 30 Aspirasi Organisasi Masyarakat Sipil untuk Prolegnas 2024-2029 25 November 2024, 11:52 Kemkomdigi Turunkan 21.456 Konten Terkait Judi Online 25 November 2024, 14:18 Penasehat senior: Iran Bersiap Menanggapi Serangan Israel 25 November 2024, 09:34