Jakarta, Aktual.co —Meski masih banyak ketidakjelasan aturan soal penarikan retribusi, tender, dan pembagian, namun Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ngotot Eletronic Road Pricing atau jalan berbayar, bisa dimulai tahun ini.
Terkait soal tender, Ahok optimis tetap bisa dilakukan meski belum ada peraturannya. “Bisa, kita sedang usahakan. Kita sedang cari celahnya gimana. Karena peraturannya yang belum ada,” kata Ahok di Balai Kota, Selasa (17/2).
Saat ini, ujar dia, Pemprov DKI baru berencana membuka tender. Peserta tak hanya dari swasta saja. Tapi juga diikuti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov DKI, yakni PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yang disiapkan Ahok untuk menjadi wakil pemerintah dalam program ini.
“Kita tugaskan Jakpro, kita ingin hitung. Kita kan belum pernah nih, mau nentukan berapa tahun balik modal, berapa baginya. Kita kan nggak tahu,” ungkap dia.
Diakuinya, persoalan lain seperti retribusi dan pembagian di ERP juga belum diputuskan. Sebab program ERP merupakan hal baru di Jakarta, sehingga memang belum ada aturannya.
Ahok pun kembali menekankan program jalan berbayar ini bakal terealisasi tahun 2015.”Saya sudah desak mereka, target saya tahun ini harusnya,” ujar dia.
Artikel ini ditulis oleh:
