Jakarta, Aktual.co —Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menduga skema Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dalam e-budgeting, bukan hasil rancangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemprov DKI dan BPKD (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).
Melainkan hasil godokan tim ahli yang dimiliki Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sendiri, atau disebut dengan ‘Tim 20’.
Tudingan mengenai adanya campur tangan pihak luar dalam masuknya anggaran ke nomenklatur APBD DKI 2015, dilontarkan Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI, Lucky P Sastrawiria. “Itu timnya Ahok yang 20 orang itu dari Surabaya (Jawa Timur),” ujar Lucky di Kebun Sirih, Jakarta Pusat, Senin (16/2).
Sambung dia, masuknya sistem e-budgeting di draf APBD 2015 dilakukan Ahok setelah hasil kesepakatan di pembahasan APBD bersama DPRD. Dan tanpa melibatkan BPKD dan Bappeda. “Kita indikasikan seperti itu. Bappeda menggarap (e-budgeting) setelah disusun timnya Ahok,” bebernya.
Sebelumnya, Ahok yakin dengan sistem e-budgeting, transparansi anggaran dan monitoring akan jauh lebih mudah. Ahok bahkan mengklaim sudah menyelamatkan Rp 8,8 triliun usulan anggaran yang tidak masuk akal.
“Itu kepentingan mereka (DPRD). makanya pas ada usulan (anggaran siluman), saya tulis ‘anggaran nenek lo Rp8,8 triliun’. Selama ini (tugas) saya nyoret-nyoretin anggaran, saya katakan anggaran 2013 anggaran 2014 saya ditipu (DPRD). Jadi saya enggak terima kalau APBD versi DPRD ditandatangan terus diajukan ke Mendagri,” ujar Ahok, di Balai Kota, Rabu (11/2).
Artikel ini ditulis oleh:
