Jakarta, Aktual.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pihaknya terus mendorong transformasi digital dalam tiga aspek yakni masyarakat, ekonomi, dan pemerintahan, yang dimulai dengan pembangunan infrastruktur digital.
“Tidak mungkin ada digitalisasi tanpa membangun infrastrukturnya. Jadi, sejak 2020 saat pandemi, di mana anggaran setiap kementerian dan lembaga dipotong, yang tidak dipotong hanya Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Kesehatan,” katanya dalam webinar Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia 2022 yang dipantau di Jakarta, Senin (11/7).
Sejak 2020 sampai 2022, anggaran untuk Kementerian Komunikasi dan Informatika bertambah Rp20 triliun, Rp26 triliun, dan Rp27 triliun untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur digital.
“Tidak hanya untuk daerah timur Indonesia, tapi banyak daerah di Indonesia yang infrastruktur digitalnya masih tertinggal,” ucapnya.
Indonesia memiliki sekitar 84 ribu desa/kelurahan, lebih dari 250 ribu sekolah, dan 10 ribu puskesmas yang perlu dikoneksikan dengan infrastruktur digital untuk mempermudah penyaluran bantuan pemerintah.
Ia mengatakan akan membuat penyaluran anggaran ke puskesmas dilakukan sebagaimana penyaluran anggaran bantuan operasional sekolah (BOS) yang telah tepat dengan berdasarkan data nama, alamat, dan nomor akun sekolah.
Saat ini, pemerintah juga sudah membangun aplikasi pembelian fasilitas pendidikan dengan anggaran BOS yang akan mempermudah kepala sekolah saat membuat laporan pertanggungjawaban.
“Jadi, yang puskesmas, Menteri Kesehatan sekarang sedang mencoba melakukan digitalisasi sehingga transfer anggaran pemerintah untuk biaya operasional puskesmas itu diharapkan bisa by puskesmas, by address, by account number,” terang Menkeu.
Artikel ini ditulis oleh:
Arie Saputra
