Jakarta, Aktual.co — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bertekad untuk terus mengeluarkan kebijakan yang bakal melindungi nelayan guna lebih meningkatkan taraf kesejahteraan kawasan pesisir yang kerap masih banyak ditempati warga miskin. “Negara wajib melindungi nelayan,” kata Kepala Pusat Analisis Kerja Sama Internasional dan Antarlembaga KKP Anang Nugraha dalam rilis KKP yang diterima di Jakarta, Senin (16/2).
Ia memaparkan, langkah yang telah dilakukan pemerintah melalui KKP antara lain menyerahkan bantuan sebanyak 240 paket sembako kepada nelayan korban banjir di Kampung Nelayan Marunda Kepu Cilincing Jakarta Utara, Jumat (13/2). Selanjutnya, Anang mengajak masyarakat nelayan bergotong royong untuk membangun kehidupan nelayan yang sejahtera dan mandiri di negeri sendiri. “Apabila mengalami kesusahan atau kesulitan mari bersama dengan KKP memajukan perikanan di indonesia,” tambah Anang.
Pemerintah melalui KKP juga telah meluncurkan Program Terpadu Seribu Kampung Nelayan Mandiri Tangguh Indah dan Maju atau SEKAYA MARITIM. Program itu bakal dilakukan secara bertahap pada tahun 2015, dengan menyasar hingga 1.000 desa/kelurahan di 330 pelabuhan perikanan dan sentra perikanan seluruh Indonesia. Selain itu, program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui berbagai program pro rakyat yang bersinergi dengan kementerian/lembaga serta perbankan.
Sebelumnya, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mendesak pemerintah segera membenahi tingkat nilai tukar nelayan (NTN), alat pengukuran tingkat kesejahteraan nelayan di Badan Pusat Statistik, yang dinilai masih fluktuatif. “Kesejahteraan nelayan belum membaik, NTN masih sangat dinamis,” kata Ketua Umum KNTI M Riza Damanik di Jakarta, Jumat (6/2).
Menurut Riza Damanik, 100 hari pemerintahan Kabinet Kerja belum memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan nelayan. Hal itu, ujar dia, ditandai antara lain dengan NTN yang dapat berubah naik maupun turun dalam waktu singkat yang menunjukkan sangat rentannya kualitas kesejahteraan nelayan Indonesia.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik RI menunjukkan NTN pada Oktober hingga Desember 2014 terus mengalami penurunan. “Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menutup NTN pada angka 106,66 di bulan Oktober 2014. Sedang pada awal Pemerintahan Jokowi-JK, angka NTN turun -2,26 menjadi 104,26 di November 2014. Lalu, kembali turun -1,24 di Desember 2014 menjadi hanya 102,97. Angka 102,97 telah menjadi NTN paling buruk sepanjang 2014,” jelasnya.
Namun, lanjut Ketum KNTI, pada Januari 2015, mulai terjadi perbaikan NTN, yakni meningkat 2,44 dari bulan sebelumnya menjadi 105,48. Riza berpendapat bahwa penaikan dan penurunan NTN pada 100 hari pertama Pemerintahan Jokowi-JK diduga lebih dipengaruhi oleh keputusan pemerintah menaikkan atau menurunkan harga BBM, daripada akibat kebijakan perikanan itu sendiri.
Artikel ini ditulis oleh:
