Jakarta, Aktual.com – Peneliti senior Network for Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT), Hadar Nafis Gumay mengatakan tudingan Susilo Bambang Yudhoyono terkait dugaan kemungkinan adanya upaya untuk mengarahkan Pilpres 2024 nanti hanya hanya diikuti dua pasangan calon tertentu dan kemungkinan pilpres berjalan penuh kecurangan, bisa saja terjadi.
Hadar tak bicara lugas soal sosok elite partai tersebut. Ia mengatakan bahwa rekayasa pencalonan bisa dilakukan oleh para elite partai politik dalam mengusung pasangan calon.
“Mungkin persaingan politik pencalonan pilpres semakin ketat dan ada parpol besar yang tidak yakin dengan calonnya atau tidak punya calon yang punya elektabilitas menjanjikan,” ujar Hadar seperti dikutip CNN Indonesia, Senin (19/9).
“Rekayasa pencalonan dilakukan oleh para elite parpol dalam proses mengusung paslon. Padahal UUD kita memberi ruang untuk setiap parpol peserta pemilu dapat mengajukan paslon,” ungkap Hadar.
Sementara itu, Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai bahwa Pilpres diikuti dua paslon sebetulnya bukan hal baru di Indonesia.
“Hal itu konsekuensi dari sulitnya untuk mengusung paslon karena adanya ketentuan ambang batas pencalonan presiden yang mewajibkan parpol dan gabungan parpol untuk memiliki minimal 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah Pemilu DPR terakhir sebagai persyaratan untuk mengusung calon,” kata Titi dikutip dari CNN Indonesia, Senin (19/9).
Untuk informasi, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat, menyebut dugaan adanya kemungkinan pilpres 2024 berjalan tak adil.
“Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil,” kata SBY saat berpidato di acara Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat, Kamis (15/9).
“Konon, akan diatur dalam Pemilihan Presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka,” kata SBY.
“Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri, bersama koalisi tentunya. Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan” ujar SBY
“Selama 10 tahun lalu kita di pemerintahan dua kali menyelenggarakan Pemilu termasuk Pilpres, Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu,” kata SBY.
Artikel ini ditulis oleh:
Dede Eka Nurdiansyah
