Jakarta, Aktual.co — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menilai program penanggulan kemiskinan belum tepat sasaran yang ditandai dengan masih tingginya penduduk miskin di wilayah itu.
Wakil Ketua DPRD Kulon Progo Ponimin Budi Hastono di Kulon Progo, mengatakan selama ini Pemkab Kulon Progo bekerja maksimal, berbagai kegiatan dan semangat telah dicurahkan dalam penanggulangan kemiskinan.
“Kenyataannya, target penurunan angka kemiskinan di Kulon Progo tidak teralisasi. Artinya, pemkab harus mengevaluasi program-program pengentasan kemiskinan yang selama ini dilaksanakan,” katanya, Kamis (12/2).
Menurut dia, data yang digunakan sebagai acuan dalam program pengentasan kemiskinan tidak valid, tapi bisa juga program tidak tepat sasaran.
Ia mengatakan berdasarkan pendataan oleh pemkab, angka kemiskinan menurun dari 23 persen menjadi 15 persen. Tapi kenyataannya, angka kemiskinan berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) penurunan kemiskinan tidak signifikan, yakni pada kisaran 21-22 persen.
“Data kemiskinan BPS dan hasil pendataan pemkab perlu disamakan. Pemangku kepentingan baik Dinsosnakertrans, Bappeda, dan BPS segera membahas soal kemiskinan,” kata polisiti PAN dari daerah pemilihan (dapil) Pengasih-Kokap ini.
Selama ini, kata Ponimin, kegiatan bedah rumah, pemberian bantaun stimulan terus diberikan kepada warga kurang mampu. Artinya, pengentasan kemiskinan hanya permukaannya saja yang ditanggulangi.
“Pemkab harus mencari akar atau sumber masalah kemiskinan, bukan hanya permukaannya saja,” kata Ponimin.
Kepala Bappeda Kulon Progo Agus Langgeng Basuki mengatakan angka kemiskinan di Kulon Progo menurun, meski target capaiannya belum sesuai target yang diharapkan. Angka kemiskinan pada 2013 sebesar 22,27 persen dan 2014 sebesar 21,27 persen.
“Harapannya, setiap tahun angka kemiskinan turun satu sampai dua persen. Penurunan kemiskinan sangat dipengaruhi berbagai faktor,” katanya.
Artikel ini ditulis oleh:
