Jakarta, aktual.com – Pengurus Pusat Pemuda Katolik secara resmi mendesak DPR menambah anggaran Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) pada tahun 2023 mendatang. Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Katolik, Stefanus Asat Gusma menyebut anggaran tahunan BP2MI terlalu kecil jika dibandingkan dengan tugas dan tanggung jawabnya menjaga serta melindungi pekerja migran Indonesia (PMI) di seluruh dunia.
“Kiprah dan langkah-langkah yang diambil BP2MI, kami sudah melihat secara langsung bagaimana bentuk perlakuan sebuah Lembaga negara kepada Pekerja Migran Indonesia. Sangat disayangkan, anggaran tahunan BP2MI selama ini kecil,” kata dia dalam keterangan tertulis, Kamis (22/9) kemarin.
Tak ayal, Gusma pun berharap agar BP2MI bisa mendapatkan penambahan anggaran, mengingat anggaran tahun sebelumnya hanya Rp 316 miliar, sementara pada tahun 2022 hanya sekitar Rp 304 miliar.
Terlebih, BP2MI juga berhasil mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk tahun anggaran 2021. Prestasi ini, ungkap Gusma, dapat menjadi pertimbangan bagi DPR untuk menyetujui penambahan anggaran lembaga tersebut.
“Predikat WTP ini merupakan bukti bahwa selama ini BP2MI bekerja serius menyelesaikan berbagai persoalan yang sangat kompleks terkait pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI),” jelasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Megel Jekson