Jember, Aktual.com – Peringatan Hari Tani Nasional yang ke 62 di Kabupaten Jember berbeda dengan tahun – tahun sebelumnya. Jika sebelumnya dilakukan dengan menyampaikan aspirasi, namun tahun ini diperingati dengan tasyakuran dan sholawatan.
Serikat Tani Independen (SEKTI) Jember berkolaborasi bersama Forpimda mengadakan acara ini di Jalan Sudarman atau depan kantor Pemkab Jember, Selasa (27/9).
Pemkab Jember sangat mengapresiasi acara ini. Bupati Jember Hendy Siswanto menyampaikan apresiasinya secara resmi dihadapan ribuan kelompok tani yang tergabung dalam SEKTI.
“Saya atas nama Pemerintah Kabupaten Jember mengucapkan terima kasih kepada teman-teman petani Jember semuanya, yang berubah kegiatannya menjadi acara tasyakuran dan sholawatan bersama, yang mana esensi ulang tahun itu ya makan-makan dan berdoa bersholawat bersyukur,” ujar Bupati Jember Hendy Siswanto.
Menurutnya, memang sebelum mengadakan tasyukran dan sholawatan, perwakilan dari SEKTI sudah meminta ijin kepada Pemkab Jember, bahwa mereka akan mengadakan kegiatan dengan menghadirkan ribuan massa di depan Pemkab Jember.
“Sebelum acara ini, kemarin datang ke pendopo ada 26 teman-teman perwakilan dari SEKTI datang ke kami dan kami terima, kedatangan mereka ke Pendopo untuk mengadakan kegiatan dengan mendatangkan massa 8000 orang,” ungkap Bupati Hendy.
Disisi lain, permasalahan agraria di Kabupaten Jember sendiri, dari dulu hingga sekarang, belum pernah ada penyelesaian. Sehingga melalui langkah yang tepat akan segera menyelesaikan permasalahan agraria tersebut.
“Kami akan sampaikan setulusnya dengan teman-teman petani, ayo kita bersama-sama lengkapi dokumen kita dan kita cek ke lapangan bersama-sama, kalau ada persoalan duduk bareng, bukan untuk keluar menyampaikan sesuatu yang kurang tepat,” tutur Bupati Hendy.
Sementara itu, Kepala BPN/ATR Jember Akhyar Tarfi menyampaikan, bahwa persoalan konflik yang paling besar di kabupaten Jember terkait dengan agraria reforma yakni terbagi menjadi tiga kriteria.
“Sebenarnya yang paling besar konflik di Jember ini kan kita bisa bagi 3 yang pertama masyarakat dengan perusahaan pemerintah atau BUMN itu ada PTPN PTPN 10, 11, 12. Kedua perusahaan daerah BUMD dengan masyarakat serta yang ketiga yakni yang dikuasai oleh TNI,” ucap kepala BPN Jember.
Selain itu juga, dengan terjadinya konflik agraria dengan ketiga kriteria tersebut, dibentuklah tim gugus tugas reforma agraria (GTRA), agar bisa dapat menyelesaikan persoalan konflik besar di Jember.
“Jadi tiga kriteria persoalan konflik di Jember ini memang sudah sangat lama, makanya tadi yang disampaikan ke bupati sekarang dengan memanfaatkan tim gugus tugas reforma agraria (GTRA) yang sudah dibentuk ini, karena kita mencoba mencari solusi persoalan dan akar persoalannya, sehingga, nanti ini akan menjadi win-win solusi bagi seluruh pihak,” ungkapnya.
(Aminudin Azis)
Artikel ini ditulis oleh:
Aminuddin Aziz
