Jakarta, Aktual.com – Analis Politik dan Direktur IndoStrategi Research and Consulting Arif Nurul Iman mengatakan warga DKI Jakarta butuh Penjabat (Pj) Gubernur Pemersatu Semua Kalangan agar dapat menjadi contoh konkret peneguhan politik kebangsaan untuk melawan politik identitas pada Pemilu 2024 mendatang.
“Ya, harus bisa menjadi pemersatu semua kalangan dan bebas dari kepentingan politik partai,” terang Arif dalam Dialog Aktual: “Penjabat Gubernur Jakarta dan Upaya Meredam Polarisasi Politik” melalui aplikasi Zoom di Jakarta, Sabtu (1/10).
Menurut dia, kriteria tersebut diperlukan untuk mencegah terjadinya politik identitas dan polarisasi, seperti pada Pilkada 2017 lalu.
Arif menjelaskan, untuk mendapatkan penjabat Gubernur DKI Jakarta yang netral dan sesuai dengan yang dibutuhkan warga Jakarta, penunjukan tersebut setidaknya harus dari unsur aparatur sipil negara (ASN) karena ASN selama ini mengemban amanat menjalankan pemerintahan secara profesional sebagai birokrat.
“Pejabat ASN tidak memiliki kepentingan dalam polarisasi politik, sehingga mereka diharapkan dapat menjadi sosok penyeimbang dan perangkul masyarakat jakarta,” jelas Arif.
Selain itu, Arif berpendapat faktor kedekatan dan lobi politik akan sangat menentukan terpilihnya Penjabat Gubernur pengganti Anies Baswedan nantinya.
“Aspirasi publik menjadi salah satu variabel saja tapi bukan variabel utama, elit politik menjadi faktor yang sangat menentukan nanti, terutama kedekatan dengan Presiden Jokowi, semua nanti tergantung bapak presiden yang menunjuk” kata Arif.
Seperti diketahui, masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan habis terhitung 16 Oktober mendatang. Sebelum masa jabatan tersebut habis, akan dilakukan pemilihan Pj Gubernur DKI yang akan melanjutkan tugas dari Anies hingga terpilih Gubernur definitif pilihan rakyat hasil Pilkada Serentak Tahun 2024.
Sampai saat ini setidaknya sudah ada tiga nama calon kuat pengganti Anies. Calon pengganti Anies tersebut antara lain Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Marullah Mattali, dan Dirjen Politik dan Pemerintah Umum (Polpul) Kemendagri Bahtiar.
Artikel ini ditulis oleh:
As'ad Syamsul Abidin
