Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi V Nizar Zahro mempertanyakan Kepala BPWS Mohamad Irian yang beralasan kurang kordinasi terhadap pemerintah daerah kabupaten Bangkalan. Pasalnya salah satu tugas pada Keputusan Presiden adalah memerintahkan kepala BPWS agar melakukan kordinasi, sinkronisasi dengan bupati yang ada di Madura dan 1 Wali Kota yang ada di Surabaya.
“Kalau kepala Bapel BPWS mengatakan kepaa kita kurang koordinasi dan komunikasi dengan bpati bangkalan ini menjadi pertanyaan besar saya,” ujar Nizar di DPR, kemarin, Selasa (10/2).
Nizar mengatakan seorang pemimpin harus bisa mengkomunikasikan apa yang menjadi hak masyarakat. Jika kesulitan BPWS harus mengubah gaya komunikasi dan politiknya. Komisi V akan mengapresiasi BPWS bilamana sesuai dengan peraturan pemerintah.
“Janganlah alasan itu dibuat namanya lobi dan komunikasi harus terarah tidak bisa kemudian ditinggalkan, BPWS anggaranya dapat tambahan 100 miliar, APBN kemarin 159 miliar jadinya 259 miliar semestinya dia bikin cluster fokus di Bangkalan dulu jangan di daerah smpang pamekasan sumenep,” katanya
Menurutnya, jika nanti BPWS tidak bisa melakukan kordinasi terhadap pemda setempat, maka komisi V akan menjadi fasilitator untuk bicara secara tekhnis dengan Bupati Bangkalan.
“Saya harap kepala BPWS agar meninggalkan sesuatu yang jelek artinya koirdinasi yang tidak baik itu sekarang dibangun lagi sampaikan apa adanya,” katanya
Nizar menambahkan anggaran itu sebetulnya masuk ke RPJMN. BPWS diberi mandat oleh presiden untuk membebaskan lahan 600 hektar di Surabaya dan 600 hektar di Madura tetapi sampai hari ini belum bisa di lakukan sehingga anggaran yang diberikan itu dihabiskan sebagai belanja tidak langsung, sedangkan belanja langsungnya membuat cluster-cluster namun sayangnya cluster itu tidak dibangun di kabupaten Bangkalan.
“Mestinya dibangun di sekitar wilayah suramadu di Madura tapi malah di lempar ke kabupaten lain, ini ada apa ?,” katanya
Pembangunan Jembatan Suramadu menghabiskan dana 6,1 triliun. BPWS dibentuk agar bisa mengembangkan pembangunan di daerah Surabaya-Madura. Tetapi diluar anggaran yang disalurkan pemerintah, pendapatan dari pembayaran tol jembatan seharusnya bisa dimanfaatkan.
“Dari asumsi saya dengan 50 ribu/hari saja bisa menghasilkan uang 1,5 miliar, kalo 1 bulan sudah menghasilkan 45 mliar, kalo 1 tahun sudah 550 mliar. Dengan 10 tahun itu akan kembali uang 6,1 triliun ini, sekarang sudah berlangsung 6 tahun, 4 tahun lagi sudah kembali itu investasi yang ditanam pemerintah, sudah dibayarkan sama masyarakat,”katanya
Artikel ini ditulis oleh:
