Tapin, Aktual.com – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Harvick Hasnul Qolbi melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, pada Selasa (25/10/2022). Setibanya di Tapin, Wamentan terlebih dahulu meninjau program padat karya produktif dan penyerahan kunci bedah rumah warga.
Kemudian dilanjut dengan panen dan tanam cabai pada lahan seluas 182 hektar di Desa Hiyung, Kecamatan Tapin Tengah. Kegiatan ini diikuti juga oleh Bupati Tapin Arifin Arpan, Sekda Tapin, Syamsir Rahman, Kapolres AKBP Ernesto Saiser, Kajari Adi Fakhruddin, Dandim 1010 Tapin, Letkol Inf Andi Sinrang, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Imam Subarkah, serta puluhan petani cabai Hiyung.
“Kegiatan ini dalam rangka upaya bersama mengendalikan inflasi, terutama pada komoditas pangan. Sampai September 2022 kemarin, inflasi di Indonesia masih relatif terkendali. Namun kita tetap tidak boleh lengah,” kata Wamentan dalam sambutannya.
Wamentan mengatakan cabai salah satu komoditas yang rentan inflasi. Oleh karena itu, ia pun mengajak para petani agar terus meningkatkan produksi penanaman cabai hiyung untuk menekan laju inflasi.
Selain itu, Wamentan Harvick juga meminta agar pemerintah daerah memaksimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta hilirisasi pertanian.
“Saya sarankan juga kepada pak Bupati dan Gubernur untuk mengakselerasi hilirisasinya. Supaya off farm juga berkembang, bukan hanya on farm nya. Jadi nanti anak-anak mudanya tidak hanya di pertaniannya, tetapi juga di pengolahannya,” tuturnya.
Sementara itu, Bupati Tapin, Arifin Arpan mengungkapkan cabai menjadi sumber pendapatan masyarakat.
Selain itu, ia menyebut bahwa Kabupaten Tapin merupakan daerah penyangga pangan nasional. Hal ini didukung dengan lahan pertanian yang cukup luas.
“Sektor pertanian kami cukup luas, ini akan kami mempertahankan, karena presiden sudah banyak membantu kami banyak, mulai dari bendungan sampai alsintan. Karena alam kita mayoritas pertanian,” ungkapnya.
Arifin mengatakan telah mengalokasi 2 persen dari APBD atau sekitar Rp9 miliar untuk mengendalikan inflasi. Anggaran tersebut digunakan untuk belanja bantuan sosial, pemanfaatan tenaga kerja bagi yang terdampak inflasi, seperti program padat karya.
Artikel ini ditulis oleh:
A. Hilmi
