Jakarta, Aktual.co — Dukungan pemerintah bagi masyarakat di wilayah kelautan dan perikanan pada sektor ekonomi selama ini dinilai belum maksimal. Pasalnya, masyarakat di wilayah tersebut masih harus membeli produk dan komoditi dengan harga 50 persen lebih mahal dibandingkan dengan masyarakat di wilayah perkotaan.
“Misalnya BBM, masyarkat di sana membeli dengan harga bisa dua kali lipatnya dengan masyarakat di perkotaan, mereka mengalami kenaikan BBM setiap harinya,” ujar Direktur Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Riyadi Basuki saat diskusi di gedung Kemenko Perekonomian Jakarta, Selasa (10/2).
Lebih lanjut dikatakan dia, saat ini sebenarnya terdapat beberapa jenis usaha skala kecil dan mikro di sektor kelautan dan perikanan.
“Tujuannya untuk membuat masyarakat di wilayah tersebut lebih mandiri, jadi mereka bisa membeli produk dan komoditi tidak terlalu mahal,” ujarnya.
Beberapa jenis usaha skala kecil dan mikro sektor kelautan dan perikanan tersebut adalah Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) pada perikanan tangkap dan budidaya, Kedai Pesisir, Solar Pack Daeler untuk Nelayan (SPDN), Koperasi Mina Pugar, Wisata Bahari, Kelompok IFAD, dan Kelompok Usaha Garam Rakyat.
“Untuk kedai pesisir ini sudah ada sebelum Alfamart dan Indomaret muncul, konsepnya sama seperti itu, saat ini jumlahnya ada 214 unit, kita juga minta perbankan untuk ikut di sana,” kata dia.
Menurut Riyadi, sebagian besar jenis usaha tersebut terhambat modal yang cukup besar. Untuk PUMP, kata dia, kebutuhan modalnya mencapai Rp35 juta untuk satu unit, unk SPDN kebutuhan modalnya mencapai Rp1 miliar, sedangkan untuk kedai pesisir kebutuhan modalnya mencapai Rp50 juta per unit.
“Kelompok usaha garam, kebutuhan modalnya sebesar Rp35 juta per satu unit, saat ini sudah ada BRI yang mulai mengembangkan perkreditan yang fleksibel di Cirebon, kita harap perbankan yang lain bisa bantu juga,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
