Jember, Aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan monitoring serta evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Jember, Rabu (9/11).
Bupati Jember Hendy Siswanto hadir dan mendampingi Direktur Koordinasi Dan Supervisi Wilayah III KPK Brigjendpol Bahtiar Ujang Purnama.
“Jadi kita masih jauh dan harus melakukan kerja keras lagi, sebab hal ini menjadi koreksi banyak. Sehingga seluruh OPD harus bekerja sama dan kuat,” Bupati Jember Hendy Siswanto.
Menurutnya, jajaran kepala dinas harus tahu tupoksinya serta berkomitmen bersama – sama untuk lebih keras lagi dalam bekerja untuk kemajuan Jember kedepannya.
“Mereka betul-betul harus memahami tupoksinya, karena mereka harus bisa melakukan pengembangan – pengembangan arah saran beliau yang paling harus kita lakukan sekarang ini dan berkumitmen bersama,” beber Bupati.
Pemerintah Kabupaten Jember sendiri, masuk dalam wilayah III KPK RI, sehingga setiap tahun akan dilakukan monev oleh KPK RI untuk mengetahui kinerja Pemkab.
Oleh sebab itu, jajaran kepala dinas harus memiliki ide kreatif untuk mengatasi persoalan – persoalan sesuai dengan tupoksinya masing – masing.
“Dari bawah itu memang harus punya ide kreatif dan melaksanakan tupoksi serta kreatif, karena jika hanya reguler saja. dibiarkan saja sudah jalan sendiri gitu Tapi kalau tidak ada kreatif bagaimana untuk menyelesaikan persoalan tadi,” ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Koordinasi Dan Supervisi Wilayah III KPK RI Brigjendpol Bahtiar Ujang Purnama, menyampaikan bahwa kehadirannya di Pemkab Jember untuk melakukan evaluasi dan monitoring terkait tata kelola di pemkab Jember secara berkelanjutan.
“KPK hadir hari ini, kita melakukan monitoring evaluasi secara berkelanjutan terhadap tata kelola pemerintah yang ada di kabupaten Jember dan ini berkelanjutan terus ya,” ujar Bahtiar.
Selain terkait tata kelola, KPK juga fokus melakukan evaluasi terhadap sejumlah area yang dinilai belum lebih baik lagi, meski sudah dilakukan perbaikan oleh Bupati Jember.
“Ada delapan area yang kita lakukan evaluasi dan dimana diarea tersebut memang bupati Jember ini sudah berupaya melakukan berbagai macam perbaikan, namun, tetap kita lakukan pedorongan evaluasi,” bebernya.
Area yang menjadi fokus utama KPK, yakni terkait pengelolaan aset karena masih ditemuk aset milik Pemkab Jember yang belum disertifikasi.
“Contoh pengelolaan aset, ternyata aset belum banyak yang disertifikasi dengan baik, termasuk penyerahan aset dari pengembang – pengembang yang belum diserahkan semua secara total,” tandasnya.
(Aminudin Azis)
Artikel ini ditulis oleh:
Aminuddin Aziz
