Surabaya, Aktual.com – Bupati Jember Hendy Siswanto bakal memperkuat dan mempertajam fungsi satgas tambang. Hal ini dikarenakan adanya perhatian utama atas maraknya tambah ilegal di sejumlah daerah dan menjadi fokus utama para penegak hukum. Hal ini disampaikan dalam Seminar Sektori Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) bersama seluruh Kepala Daerah se Jawa Timur, jajaran Forkopimda serta kepala Organisasi, Kamis (1/2/). Seminar ini diinisiasi oleh KPK (Komisi Pemberantas Korupsi) di rangkaian Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) yang dipusatkan di Surabaya.
Dalam Seminar yang jug dimoderatori oleh Direktur III Koordinasi Supervisi (Korsupi) KPK RI Brigjend. Pol Bahtiar Ujang Purnama, serta dihadiri oleh Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Pipit Prismanto serta Kasubdit Mineral Ditjen Minerba Kementerian ESDM Imam Bustam.
Bupati Jember menyatakan bahwa saat ini, di Kabupaten Jember sudah terbentuk Satgas Tambang, yang akan selalu mengawasi keberadaan tambang ilegal di Kabupaten Jember, dan pihaknya tinggal mempertajam lagi dalam pengawasannya.
“Kabupaten Jember sendiri saat ini sudah memiliki satgas tambang, dan akan kita pertajam lagi fungsi pengawasannya, selain itu, kami berharap ada kolaborasi dalam pengawasan tambang antara daerah dan propinsi, sehingga akan berdampak yang luar biasa dan memberi manfaat kepada masyarakat,” ujar Bupati Jember Hendy Siswanto.
Seminar ini bertujuan untuk memperbaiki pelaksanaan tata kelola terhadap Sumber Daya Alam (SDA) di wilayah Jawa Timur oleh Pemerintah, khususnya terhadap tambang-tambang ilegal yang tidak memiliki izin dari pemerintah.
“KPK itu ingin memperbaiki tata kelolanya, karena kami melihat ada empat area yang menjadi persoalan kenapa masih banyak ditemukan tambang-tambang ilegal, mulai dari perizinan dan lingkungannya, malah kadang-kadang lingkungannya tumpang tindih,” ujar Bahtiar.
Bahtiar juga menambahkan, dari segi aspek hukum, banyak pelaku penambang ilegal yang tidak pernah jera meski pemerintah sudah berkali-kali melakukan penegakan hukum terhadap keberadaan tambang ilegal.
“Oleh sebab itulah, seminar ini digelar, dengan harapan segala permasalahan yang muncul di daerah, bisa diselesaikan secara terpadu dan tidak melalui penyelesaian masing-masing instansi, tapi perlu adanya penangan secara bersama-sama dan selaras,” jelasnya.
Bahtiar juga menegaskan, untuk mengurangi pertambangan ilegal, saat ini KPK sudah menjadi pembahasan di KPK, agar hak daerah dan negara bisa tertata lebih bagus lagi. “KPK akan melihat, siapa yang bermain disana (keberadaan tambang ilegal), jika ada permainan korupsinya, KPK akan masuk dan mengawasi,” pungkas Bahtiar dengan tegas.
(Diskominfo Jember/Aminudin Azis)
Artikel ini ditulis oleh:
Aminuddin Aziz
