Jakarta, Aktual.co — Presiden RI, Joko Widodo sedang dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang sangat sulit. Hal ini juga tidak terlepas dari intervensi dan lobi-lobi politik baik dari internal partai pengusung Jokowi atau pun eksternal partainya.
Meski begitu, tekanan dalam sistem politik merupakan hal yang wajar dan pasti selalu ada. Hal itu disampaikan oleh Pengamat Politik, Hanta Yudha.
“Kebetulan saya melakukan riset atau suatu kajian terhadap lima tahun pertama mulai dari periode kedua pak SBY, jadi ada penekanan sistem meskipun ada perbedaan leadership skill dan style kepemimpinan antara presiden ke presiden. Dari hasil riset, sulit mengungkiri kalau dalam sistem kita ini mau tidak mau ada intervensi akomodatif, dalam bahasa akademiknya, ada pola intervensi dari berbagai macam kepentingan politik dan itu wajar-wajar saja,” paparnya, di Jakarta, Sabtu (7/2).
Menurutnya, hal itu bukanlah hal yang negatif dan bukan juga aib dalam dunia politik. Maka dari itu wajar jika kemudian setiap parpol memiliki aspirasi.
“Di saat yang sama Presiden terpaksa atau dipaksa harus mengakomodir, jadi sulit kalau kita memimpikan kampanye Jokowi yang menyebut koalisi tanpa syarat, Kabinet ramping tanpa lelang-lelang jabatan. Saya pikir itu hal hal yang sangat sulit dilakukan. Meskipun itu niatnya baik namun realitasnya sangat sulit dilakukan,” ujarnya.
Berikut, lima kelompok yang berperan dalam intervensi tersebut.
Lebih jauh, Yudha menjelaskan, bahwa dirinya mencoba membuat diagram untuk mengelompokan intervensi yang hadir.
“Pertama dari segi partai-partai. Kalau KIH tentu ada beberapa partai selain PDIP, ada Nasdem, Hanura, PPP dan PKPI, itu cukup kuat tekanannya. Itu satu kelompok. Kedua, kelompok bisnis, itu juga memiliki kepentingan,” ujarnya.
Kemudian, lanjutnya, yang ketiga adalah organisasi masyarakat (Ormas), kelompok kepentingan termasuk Projo, itu termasuk jika dipetakan. Lalu yang keempat, adalah Koalisi Merah Putih (KMP) tapi dengan pola yang berbeda.
“Karena dia oposisi tentu tidak seperti dia minta Menteri misalnya, tetapi menghiasi dinamika. Yang kelima ini yang membedakan Jokowi dengan pak SBY, yaitu tekanan dari partainya sendiri. Kalau SBY saat itu dipartainya memiliki hak veto player, karena dia pemimpin partainya sendiri. Jadi setiap intervensi dari dalam partainya sendiri bisa diredam sendiri oleh SBY,” ungkapnya.
“Nah lima hal ini terus berputar dan berayun dan tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa juga dihindari. Ini akan selalu ada. kalau bicara keputusan politik itu tidak ada yang tanpa resiko. Sehingga dibutuhkan keberanian dan harus keterampilan membangun komunikasi dengan lima kelompok tadi disaat yang sama juga harus mendengarkan aspirasi publik,” tandasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
