Jakarta, Aktual.co — Komisi I DPR RI mempertanyakan penurunan alokasi anggaran yang diberikan negara kepada Kementerian Pertahanan karena bisa menurunkan capaian kinerja di bidang modernisasi alutsista.
“Saya menilai tidak mengganggu dalam artian operasional (Kemhan) namun akan menurunkan capaian kinerja di bidang modernisasi alutsista (alat utama sistem senjata),” kata Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq, di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis (5/2).
Proyeksi anggaran Kemenhan selama lima tahun kedepan senilai Rp418 triliun. Jumlah itu berkurang dibandingkan anggaran lima tahun lalu, yaitu Rp490 triliun plus dana akselerasi modernisasi alutsista Rp57 triliun.
“Anggaran Kemenhan untuk lima tahun pada periode pemerintahan lalu senilai Rp490 triliun plus dana akselerasi modernisasi alutsista Rp57 triliun meskipun baru bisa direalisasikan Rp32 triliun,” ujarnya.
Menurut dia penurunan itu terlihat aneh. Pertama, karena justru Indonesia perlu mendorong modernisasi alutsista yang sejalan dengan pengembangan industri pertahanan.
Bahkan, Mahfudz menilai seharusnya alokasi anggaran yang diberikan kepada Kemenhan untuk lima tahun kedepan bertambah dibandingkan periode lalu.
“Seharusnya proyeksi budgetnya bertambah karena kita mendorong akselerasi modernisasi alutsista yang lebih ‘inline’ dengan pengembangan industri pertahanan.”
Kedua, melihat visi misi pemerintah ada penguatan atau penajaman program-program TNI termasuk sinkronisasi lintas sektoral.
Komisi I DPR RI sudah mengusulkan kepada Pimpinan DPR RI untuk mengadakan rapat konsultasi dengan Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Pertahanan, dan Panglima TNI untuk membahas masalah tersebut.
Artikel ini ditulis oleh:
