Jakarta, Aktual.co — Menteri Perdagangan, Rachmat Gobel, memastikan pemerintah belum membuka keran impor beras. Pemerintah optimis Perum Bulog mampu menyerap beras petani pada musim panen.
“Intinya, kebijakan impor belum akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Impor merupakan langkah terakhir yang akan diambil pemerintah untuk memperbesar stok minimal Bulog sebagai pemegang cadangan beras pemerintah,” kata Rachmat, di Jakarta, akhir pekan (8/5).
Untuk mengamankan stok beras nasional, Kemendag bersama Kementerian Pertanian dan Perum Bulog tengah memverifikasi data stok beras nasional. Data itu akan segera dilaporkan kepada Presiden guna menentukan langkah selanjutnya.
“Perkembangan stok beras nasional akan menentukan kebijakan pemerintah dalam melakukan stabilisasi harga di pasar, termasuk dalam menentukan operasi pasar di sejumlah wilayah yang terjadi gejolak harga,” kata Rachmat.
Rachmat menjelaskan, kebijakan impor beras yang selama ini diwacanakan dengan dasar stok cadangan pemerintah, merupakan langkah terakhir yang harus ditempuh untuk mempertahankan stok minimal Bulog sebesar dua juta ton pada akhir tahun.
Kemendag sendiri, ujar Rachmat, akan menyiapkan berbagai opsi kebijakan sesuai kewenangan Kemendag untuk mengamankan stok beras pemerintah dan pengendalian harga komoditas.
Rachmat menjelaskan, banyak beras sudah dikuasai para pedagang. Dikhawatirkan bila pedagang tidak kooperatif, maka mereka akan mengendalikan harga kebutuhan pokok tersebut.
“Beras sudah dikuasai pedagang, dikhawatirkan pedagang tidak kooperatif mereka akan mengendalikan harga,” kata Rachmat.
Pemerintah, lanjut Rachmat, juga menyiapkan Peraturan Presiden tentang bahan pokok strategis, dengan mengendalikan harga kebutuhan pokok strategis tersebut.
“Perpres itu amanah undang-undang untuk mengendalikan harga pokok pada saat-saat tertentu. Seperti saat ekonomi lesu, jangan sampai sembako mahal dan masyarakat tidak mampu memiliki daya beli,” kata Rachmat.
Kementerian Perdagangan tetap mengacu pada kebijakan Presiden Joko Widodo terkait dengan kebijakan beras. Yaitu mengupayakan pencapaian kedaulatan pangan.
“Kami akan terus-menerus mencermati perkembangan beras, kita akan pantau,” ujar Rachmat.
Artikel ini ditulis oleh:
