Jakarta, Aktual.co — Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diminta oleh pemerintah kepada DPR RI sebesar Rp72,9 Triliun untuk disuntikan ke sekitar 14 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus menuai kontroversi.
Ketua Fraksi Partai Gerinda, Ahmad Muzani menilai suntikan yang diminta oleh pemerintah, justru tidak serta merta menguatkan perusahaan plat merah tersebut.
“Tapi di sisi lain ini paling penting, selalu saja PMN tidak berwujud apa-apa, sebab digunakan untuk melakukan penguatan struktur modal, atau bayar hutang atau lainnya. Sehingga berapapun negara menyertakan modal untuk BUMN tidak menguatkan kinerja BUMN itu sendiri, karena sesungguhkan direksi di BUMN tidak siap dengan modal yang ditambahkan,” ucap Muzani kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (5/2).
Karena itu, sambung Muzani, fraksi Gerindra di Komisi XI terus melakukan kajian kembali terkait permintaan PMN kepada sejumlah BUMN tersebut. Karena, BUMN pun sudah ada yang sifatnya terbuka alias Tbk.
“Fraksi Gerindra di komisi XI terus mengkaji apakah perlu perusahaan BUMN yang Tbk masih perlu mendapat modal pemerintah, Tbk kan bentuk kepemilihan saham publik dimana mestinya BUMN bisa mendapat dana publik untuk meningkatkan kinerjanya, kalau pemerintah masih direcoki penyertaan modal baru, terus apa gunanya Tbk,” tandasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
