Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada acara Rapat Kerja Teknis (Rakernis) BRSDM KKP di Jimbaran, Bali.

Jakarta,Aktual.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ekonomi biru, sekaligus menjadi agen pembangunan kampung-kampung nelayan maju di Indonesia.

Sumber daya unggul yang dimaksud mencakup peserta didik satuan pendidikan di bawah naungan KKP, serta masyarakat yang telah mendapat pelatihan dan pendampingan dari KKP melalui unit kerja Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM).

BRSDM rekrutmen (satuan pendidikan) 100 persen anak nelayan, dan semoga tahun ini sudah berjalan.

Mereka ini nantinya menjadi agen pembangunan yang akan kembali lagi ke kampung mereka berasal, membangun kampungnya sehingga menjadi kampung yang memiliki potensi ekonomi yang besar, kampung nelayan maju,.

Hal tersebut disampaikan Menteri Kelauran dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (17/3).

Adapun kampung nelayan maju (Kalaju) merupakan program kerja KKP untuk mendukung transformasi kampung nelayan di Indonesia menjadi lebih bersih dan tertata.

Melalui program ini pula, Menteri Trenggono berharap kampung nelayan maju ke depannya menjadi pusat ekonomi baik di sektor perikanan maupun pariwisata pesisir.

“Kita ingin buat modeling dulu, dan tahun ini ada 10 titik yang kita bangun untuk direplikasi di periode yang akan datang. Dalam kurun waktu 10-15 tahun yang akan datang, akan ada ribuan kampung nelayan yang sehat dan bersih,” ungkapnya.

Sementara itu Kepala BRSDM I Nyoman Radiarta menambahkan, KKP saat ini memiliki sekitar 8.531 peserta didik yang tersebar di 18 satuan pendidikan yang tengah berproses menjadi Ocean Institut of Indonesia. Sedangkan kegiatan pelatihan tahun ini menyasar 31.490 orang yang diharapkan dapat mendukung implementasi kebijakan ekonomi biru dan kampung nelayan maju.

“Penyuluh perikanan yang selama ini menjadi garda terdepan mengawal kegiatan di daerah, dengan jumlah 4.431 orang dan tersebar di 37 provinsi,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Arie Saputra